Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah berniat mengubah asumsi inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dipatok sebesar 5,3%. Keputusan ini diambil berdasarkan inflasi tahunan yang masih tetap tinggi yaitu 6,16%.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajassa mengatakan, pemerintah harus berpikir relasitsitis dengan realisasi asumsi makro yang telah terbentuk saat ini, salah satunya inflasi. "Lifting , ICP, inflasi, kita harus sedikit realistis melihatnya. Tapi, kita bersyukur deflasi beberapa bulan ini, dan kita harapkan sampai bulaan Maret akan terus deflasi," ujarnya, Selasa (3/5).
Menurut Hatta diharapkan inflasi nanti jangan sampai lebih menembus angka 6%. Kedepannya, tantangan inflasi diprediksi adalah gejolak pangan karena telah lewatnya musim panen. Untuk meredam itu pemerintah menyiapkan empat langkah.
Pertama, menjaga produksi pangan agar tetap surplus surplus 5%. Kedua, menjaga distribusi agar tidak terganggu, dengan kata lain bulog harus memiliki stok 1,5 juta ton.
Ketiga, jika terjadi gejolak pangan, pemerintah akan lakukan intervensi dengan cara operasi pasar. Lalu, keempat, dengan menyebar raskin dan tidak boleh telat, dengan demikian kita bisa lakukan stabilisasi harga kalau memang diperlukan.
Selain itu, untuk bahan pangan yang datang dari luar negeri seperti kedelai, pemerintah akan memberi insentif berupa kebebasan bea masuk dan menekan haraga.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menerangakan asumsi inflasi berpotensi untuk diubah. "Tetapi, kita lihat kondisi inflasi menjelang APBNP, atau setelah laporan semester pertama," urainya.
Bambang menambahkan, pemerintah akan memperhitungkan potensi inflasi pada Mei hingga Agustus. Karena bulan-bulan itu telah melewati musim panen raya, sehingga kemungkinan akan terjadi gejolak harga pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
