kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Indonesia tidak mengizinkan pesawat militer AS untuk mengisi BBM di wilayah NKRI


Selasa, 20 Oktober 2020 / 13:24 WIB
Indonesia tidak mengizinkan pesawat militer AS untuk mengisi BBM di wilayah NKRI
ILUSTRASI. Boeing P-8A Poseidon. REUTERS/Darrin Zammit Lupi/File Photo


Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menolak proposal Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia. Hal ini dikatakan empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut.

Dikutip dari reuters, pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan luar negeri Indonesia sebelum Presiden Indonesia, Joko Widodo, menolak permintaan tersebut, kata para pejabat.

Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar. Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menolak berkomentar.

Baca Juga: China sambut baik perusahaan AS di negaranya

Proposisi, yang muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, mengejutkan pemerintah Indonesia, kata para pejabat, karena Indonesia memiliki kebijakan netralitas kebijakan luar negeri yang sudah lama ada. Negara itu tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di sana.

P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai US$ 3 triliun setiap tahun.

Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan investasi dengan China. Namun, tidak ingin memihak dalam konflik dan dikhawatirkan akan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut. “Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini,” kata Menteri Luar negeri Indonesia Retno dalam sebuah wawancara di awal September. 

Selanjutnya: Bikin panas China, India gelar latihan militer bersama AS, Australia, dan Jepang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×