kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 3.042.000   -45.000   -1,46%
  • USD/IDR 16.916   25,00   0,15%
  • IDX 7.362   -27,28   -0,37%
  • KOMPAS100 1.021   -6,48   -0,63%
  • LQ45 751   -1,06   -0,14%
  • ISSI 259   -0,96   -0,37%
  • IDX30 401   1,72   0,43%
  • IDXHIDIV20 497   5,73   1,17%
  • IDX80 115   -0,59   -0,51%
  • IDXV30 134   1,20   0,90%
  • IDXQ30 129   0,61   0,48%

Pemerintah Berpotensi Tambah Subsidi Energi Rp130 Triliun Jika Harga Minyak Melonjak


Jumat, 13 Maret 2026 / 05:10 WIB
Pemerintah Berpotensi Tambah Subsidi Energi Rp130 Triliun Jika Harga Minyak Melonjak
ILUSTRASI. Salurkan BBM ke Masyarakat Aceh, Pertamina Kerahkan Mobile SPBU hingga Set Tabung Mini (Dok/Pertamina). Pemerintah mencermati lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menekan anggaran subsidi energi dalam APBN.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencermati lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menekan anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Jika harga minyak global terus meningkat, pemerintah membuka peluang menambah anggaran subsidi agar harga energi domestik tetap terkendali.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan tambahan subsidi energi bisa mencapai Rp126 triliun hingga Rp130 triliun jika harga minyak dunia menyentuh kisaran US$ 100 per barel.

“Proyeksinya butuh tambahan subsidi energi Rp126 triliun–Rp130 triliun untuk menghindari kenaikan harga BBM, LPG dan tarif listrik,” kata Bhima kepada Kontan, Kamis (12/3/2026).

Baca Juga: Tak Mampu Tahan Lonjakan Harga Minyak, Pemerintah Dikhawatirkan Kerek Harga BBM

Menurut Bhima, ruang fiskal untuk menambah subsidi masih tersedia tanpa harus memperlebar defisit APBN. Salah satu caranya dengan merasionalisasi atau merealokasi anggaran dari sejumlah program besar pemerintah.

Ia menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu sumber realokasi. Jika program tersebut dimoratorium sementara, pemerintah berpotensi memiliki ruang anggaran hingga Rp297 triliun yang belum dibelanjakan. 

Bhima menilai pengalihan sebagian dana MBG cukup rasional. Pasalnya, jika harga BBM naik, biaya logistik dan harga pangan juga akan meningkat sehingga anggaran program tersebut justru berisiko membengkak dan menekan APBN lebih besar.

Selain itu, pemerintah juga dapat menekan belanja dengan merombak nomenklatur kementerian dan lembaga agar lebih efisien. Opsi lain adalah meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari eksportir komoditas yang memperoleh keuntungan tambahan (windfall) akibat lonjakan harga minyak. 

Baca Juga: Rapat dengan Dewan Ekonomi Nasional, Prabowo Pastikan Pasokan BBM Aman

Bhima juga mengingatkan, jika harga minyak dunia bertahan jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel selama lebih dari dua pekan, maka tekanan terhadap belanja negara berpotensi meningkat dan skenario awal APBN sulit dipertahankan.

Kenaikan harga minyak global saat ini, menurutnya, dipicu oleh konflik geopolitik yang terjadi di dua kawasan sekaligus, yakni perang Rusia–Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, yang sama-sama merupakan wilayah produsen minyak dan gas.

Dengan kondisi tersebut, Bhima memperkirakan harga minyak dunia berpotensi bertahan tinggi dengan rata-rata di kisaran US$85 hingga US$90 per barel dalam waktu ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Financial Statement in Action

[X]
×