Reporter: Yudho Winarto | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Pemerintah Indonesia tidak mau ikut-ikutan mengusir duta besar (Dubes) Suriah yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Pengusiran dubes Suriah tersebut terkait dengan bentuk protes atas pembantaian warga sipil di negeri tersebut.
"Tidak ada rencana mengusir siapa pun juga,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di pangkalan TNI-Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (31/5).
Marty menilai, dalam situasi yang memprihatinkan itu, yang terpenting yang harus dilakukan adalah menjaga komunikasi. Tujuannya untuk menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi di negeri itu.
Untuk itu, Marty berencana untuk memanggil Kepala Perwakilan Suriah di Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia akan menyampaikan pandangan pemerintah Indonesia atas tindakan kekerasan yang terjadi di Suriah tersebut. "Hari ini kami akan panggil," tegas Marty.
Pemerintah Indonesia menurut Marty, secara tegas mengecam aksi kekerasan atas warga sipil yang terjadi di Suriah. Atas aksi itu, Indonesia akan mendukung rencana penyelesaian masalah yang diusulkan Kofi Annan selaku utusan liga Arab dan PBB.
"Sikap pemerintah Indonesia sudah jelas sejak awal. Permasalahan Suriah harus melalui dialog, proses politik bukan melalui kekerasan. Apalagi kekerasan terhadap warga sipil," katanya.
Sebagai informasi, sejumlah negara sudah melakukan pengusiran diplomat Suriah sebagai aksi protes atas pembantaian 108 orang di Houla, Suriah. pada Selasa, (29/5) lalu. Negara yang mengusir diplomat Suriah itu antara lain; Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Amerika Serikat. Tak mau ketinggalan, Bulgaria, Belanda dan Swiss mengikuti langkah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
