Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya mengajak negara anggota PBB dan organisasi internasional untuk bersama-sama mengelola danau secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri LHK pada pertemuan lingkungan PBB, United Nations Environment Assembly (UNEA) 5.2, yang diselenggarakan di Nairobi. Selain itu, Menteri LHK juga menekankan pentingnya tindakan kolektif dan kemitraan global untuk atasi tantangan lingkungan global, pada Senin (28/2).
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Laksmi Dhewanthi, selaku Ketua Delegasi Indonesia yang hadir secara langsung pada pertemuan di Nairobi tegaskan kesiapan Indonesia mendukung upaya pencapaian sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) butir 6.6 untuk menjaga ekosistem air, termasuk danau.
Baca Juga: Berdayakan Petani Swadaya, Musim Mas Luncurkan Smallholders Hub Pertama di Sambas
Laksmi menyebut, sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak sekali danau, Indonesia berkepentingan untuk mendorong pemanfaatan danau dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.
“Dengan pengalaman dan kapasitas dalam isu pengelolaan danau, Indonesia siap mengambil posisi leading dalam isu ini,” ujar Laksmi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/3).
Selain dorongan pengelolaan danau, Laksmi, yang juga merupakan Wakil Presiden UNEA 5, menyampaikan progress tindak lanjut resolusi UNEA tentang Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities dan tentang Sustainable Management for Global Health of Mangrove.
“Indonesia terus memperkuat komitmennya dan melaksanakan kebijakan dan program terkait pesisir dan laut yang berkelanjutan,” ucap Laksmi.
Baca Juga: Berikut Sejumlah Proyek Pemerintah yang Dibiayai dari Sukuk Negara
Duta Besar Indonesia untuk Kenya, selaku Wakil Tetap Indonesia untuk UNEP, Mohamad Hery Saripudin, menegaskan pentingnya isu lingkungan sebagai currency hubungan internasional saat ini.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut merupakan platform untuk menentukan norma tentang bagaimana negara anggota menyikapi berbagai isu lingkungan, yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana negara bersikap satu sama lain.
“Untuk itu, Indonesia, sejalan dengan Presidensi G20, harus memberikan teladan yang baik dalam upaya pencapaian SGDs, termasuk melalui pembahasan berbagai macam resolusi seperti nature-based solution, marine litter, hingga terkait circular economy,” jelas Hery.
Sebagai informasi, UNEA merupakan pertemuan tingkat Menteri Lingkungan yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2021, pertemuan UNEA 5 terkendala pandemi Covid-19 yang memaksa pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yakni UNEA 5.1 tahun 2021 dan UNEA 5.2 tahun 2022.
Tema pertemuan yang dilaksanakan secara daring dan luring kali ini adalah “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals.”
Dalam UNEA, perwakilan dari 193 Negara Anggota PBB, komunitas bisnis, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya bertemu untuk menyepakati berbagai kebijakan untuk mengatasi tantangan lingkungan dunia.
Baca Juga: KLHK Sebut Ibu Kota Negara Baru Bukan Kantong Sebaran Orangutan
Segera setelah pelaksanaan UNEA-5.2, akan diselenggarakan peringatan 50 tahun berdirinya United Nations Environment Programme (UNEP) pada tanggal 3-4 Maret 2022.
Deklarasi United Nations Conference on the Human Environment pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia, merupakan milestone pengembangan hukum lingkungan internasional yang mengakui pentingnya lingkungan yang sehat bagi manusia, dan mendorong pendirian UNEP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
