Reporter: Umar Tusin | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi. Bila regulasi ini disahkan, maka Indonesia akan menjadi negara kelima di kawasan Asean yang mengatur perlindungan data pribadi.
Sebelumnya sudah ada empat negara di Asean yang mengatur data pribadi.
Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate saat rapat bersama Komisi I DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Selasa (25/2).
Baca Juga: Ini Dia Tempat Terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi
Bila RUU ini disahkan, maka Indonesia akan menjadi negara ke 133 di dunia yang mengatur perlindungan data pribadi. "Saat ini sudah 132 negara sudah mengatur perlindungan data pribadi, di Asean sudah ada empat negara yang mengatur ini," ujar Johhny di ruang rapat Komisi I DPR .
Johnny menjelaskan, RUU perlindungan data pribadi adalah instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktek penyalahgunaan data pribadi.
"Undang-undang perlindungan data pribadi yang saat ini yang tersebar secara sektoral di 31 perundang-undangan belum mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif," ujar Johnny .
Baca Juga: Kemenkominfo: Pinjol harus hapus data kontak teman si peminjam
Johnny menjelaskan, RUU perlindungan data pribadi mengatur tentang jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan penggunaan data pribadi, penyelesaian sengketa, kerjasama internasional, dam ketentuan pidana.
Kominfo membagi data pribadi menjadi data umum dan data spesifik. Yang dimaksud data umum adalah nama, jenis kelamin, dan agama. Sedangkan data spesifik adalah data biometrik, data keuangan, data genetika, dan data kesehatan.
Johhny menegaskan untuk memproses data pribadi, pengendali data pribadi harus mendapatkan persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi.
Baca Juga: Draf RUU PDP, gedung perkantoran harus deklarasi penggunaan data tamu
Secara teknologi, Johhny mengatakan dengan tersedianya quantum processor saat ini, super processor yang mampu memproses sampai 10.000 tahun dapat digantikan dalam quantum prosesor dalam waktu 200 menit.
"Dengan kata lain, rumitnya satu processing di dunia ini ada negara yang sudah menguasai sangat jauh didepan," ujar Johhny. Ia menambahkan, pembahasan substansi RUU perlindungan data pribadi akan dibahas saat sudah terbentuk panitia kerja (panja).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
