Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia usaha menyoroti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sejumlah daerah yang mengalami kenaikan signifikan.
Bahkan beberapa daerah misalnya Bali tercatat mengalami kenaikan UMP hingga 42,15%. Kemudian, Jawa Barat naik hingga 29,44% dan Jawa Tengah naik hingga 14,10%.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa menilai penetapan UMP 2027 yang memiliki variasi kenaikan cukup lebar antardaerah perlu dicermati secara hati-hati, terutama apabila terdapat kenaikan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas tenaga kerja.
"Bagi dunia usaha, yang menjadi perhatian bukan semata-mata besarnya kenaikan upah, tetapi juga dasar perhitungannya, konsistensi kebijakan, dan kemampuan masing-masing sektor industri untuk menyesuaikan diri," ujar Erwin kepada Kontan, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, kenaikan upah yang terlalu tinggi dalam waktu singkat dapat menciptakan tekanan terhadap struktur biaya perusahaan. Kondisi ini terutama berisiko bagi industri padat karya yang memiliki margin keuntungan relatif terbatas.
Baca Juga: 27 Provinsi Tetapkan UMP 2027, Bali Catat Kenaikan Tertinggi 42,15%
Erwin mencontohkan, apabila biaya tenaga kerja menyumbang 25% dari total biaya operasional perusahaan, kenaikan upah sebesar 20% dapat meningkatkan total biaya sekitar 5%, dengan asumsi faktor biaya lainnya tetap.
"Bagi perusahaan dengan margin keuntungan tipis, tambahan biaya tersebut cukup signifikan dan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, merekrut pekerja baru, maupun mempertahankan daya saing harga," terang Erwin.
Erwin menilai dalam jangka pendek, perusahaan mungkin akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, atau peninjauan kembali rencana investasi.
Namun, apabila kenaikan biaya tidak dapat diimbangi pertumbuhan penjualan dan produktivitas, terdapat risiko penundaan perekrutan, pengurangan jam kerja, hingga relokasi investasi ke daerah yang memiliki struktur biaya lebih kompetitif.
Baca Juga: Meski UMP 2027 Naik Tinggi, Serikat Pekerja Ingatkan Ketimpangan Upah Antardaerah
Senada, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menilai, kenaikan UMP yang mencapai 30%-40% berpotensi memberikan hentakan terhadap biaya produksi industri.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghitung penetapan upah minimum secara cermat agar tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.
"Kalau sampai 30% atau 40% pasti akan jadi hentakan beban. Kalau masih sekitar 7%-8% saya kira masih normal," ujar Redma.
Ia menambahkan, kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi membuat sejumlah pabrik tidak mampu menanggung tambahan biaya produksi. Kondisi tersebut bahkan dapat mendorong perusahaan melakukan negosiasi pengupahan secara langsung dengan pekerjanya.
"Pasti akan ada shock biaya produksi, banyak pabrik tidak akan kuat dan akhirnya akan negosiasi sendiri-sendiri dengan karyawannya," katanya.
Baca Juga: UMP Jakarta 2027 Naik 7,1%, Segini Besaran Gaji Minimum Terbaru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)