Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi indeks manufaktur atau purchasing managers index (PMI) Indonesia akan dalam tren penurunan sampai dengan Mei 2020.
Menkeu bilang hal ini didasari dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) sehingga aktivitas industri dalam negeri harus membatasi ruang gerak. Sebab, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah diperpanjang hingga akhir bulan ini.
Tren PMI yang melandai juga dipengaruhi oleh koreksi impor. "Selain itu, Indonesia juga mengalami kontraksi impor 3,7% seiring dengan kontraksi dari industri manufaktur," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (4/4).
Indeks manufaktur yang melemah berpotensi mengakibatkan penurunan ekonomi domestik secara keseluruhan. "Ini perlu langkah cepat untuk menciptakan bantalan sektor ekonomi dan keuangan," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: DPR siap pasang badan bila Perppu 1/2020 digugat oleh masyarakat
Adapun data PMI Indonesia menunjukkan selama April tahun ini berada di level 27,5, turun drastis dari pencapaian bulan sebelumnya di level 45,3. Angka tersebut juga jadi yang terendah sejak 2011.
"Ini sudah parah di bawah level aman 50. PMI Indonesia mengalami penurunan paling dalam di Asean, bahkan di bawah Jepang dan Korea Selatan," ujar Menkeu.
Nah untuk menjaga level PMI tetap aman begitu juga dengan ekonomi domestik, pemerintah saat ini terus berupaya mengatasi Covid-19. Salah satunya melakukan pencegahan dan penanganan atas pandemik corona di pusat pandemik yang kini dikhawatirkan mulai bergeser ke daerah-daerah di Indonesia.
Pemerintah menganggap pusat krisis ekonomi berakar pada pandemi, makanya bidang kesehatan menjadi prioritas. "Jangan sampai Indonesia mengalami efek ping pong masuk lagi ke Jakarta dan keluar lagi ini jadi masalah menantang di daerah masing-masing," tegasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani sebut outlook pembiayaan utang di 2020 sebesar Rp 1.439,8 triliun
Dari sisi ekonomi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dalam menghadapi dampak lebih lanjut Covid-19.
Adapun pokok-pokok aturan dalam Perppu 1/2020 mencakup dua hal.
Pertama, kebijakan keuangan negara yang meliputi:
- Penyesuaian batasan defisit Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN).
- Penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran.
- Penyesuaian mandatory spending, pergeseran dan refocusing anggaran pusat dan daerah ,rogram penerbitan SBN dan pinjaman dalam ?rangka pembiayaan tambahan defisit.
- Insentif dan fasilitas perpajakan.
- Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.
Kedua, kebijakan sektor keuangan yang meliputi:
- Perluasan kewenangan KSSK & ruang lingkup rapat KSSK.
- Penguatan kewenangan BI, termasuk membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk mendukung penanganan Covid-19.
- Penguatan kewenangan OJK dan LPS untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan.
- Penguatan kewenangan emerintah dalam menangani permasalahan perbankan dan stabilitas sistem keuangan akibat dampak Covid-19.
Baca Juga: Sri Mulyani sebut Perppu bisa menjadi bantalan menanggulangi dampak wabah corona
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
