Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat angka kemiskinan turun karena kebijakan politis pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH).
"Intervensi kebijakan pemerintah di tahun politik lebih dominan membuat angka kemiskinan turun," jelas ekonom Indef Bhima Yudhistira saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (16/1).
Asal tahu saja dana PKH 2018 sebesar Rp 19 triliun, dan naik dua kali lipat untuk tahun ini menjadi Rp 38 triliun. Sayangnya, sifat pengentasan kemiskinan dengan dana bantuan sosial sifatnya hanya temporer.
"Tanpa dorongan penciptaan usaha produktif, dalam jangka panjang akan sulit keluar dari kemiskinan struktural," jelas Bhima.
Menurutnya, cara paling efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada dana bansos adalah dengan dana desa untuk pengembangan usaha mikro. Namun, lagi-lagi pengembangan ini belum berjalan optimal. Sebab, "dana desa masih fokus ke infrastruktur," tambah dia.
Selain itu, menurut Bhima, pemerintah perlu menaikkan nilai tukar petani (NTP) lebih tinggi lagi sebab dalam empat tahun terakhir cenderung stagnan. Harga komoditas di tingkat petani harus segera didorong naik, misal lewat penyerapan B20 yang optimal.
"Sebagian besar masyarakat miskin sekitar 70% di sektor pertanian. Harga karet, sawit, kakao dan kopra yang rendah tentunya membuat masyarakat rentan jatuh miskin," jelas Bhima.
Apalagi serapan tenaga kerja terbesar di pertanian. Data BPS terakhir menunjukkan penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun 220 ribu orang dalam periode 2017-2018. Maka dari itu, pemerintah juga perlu mengupayakan agar investasi masuk ke sektor pertanian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
