Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah resmi membuka pendaftaran untuk program kartu prakerja. Melalui program ini, pemerintah akan menyediakan dana sebesar Rp 3,55 juta yang sebagian digunakan untuk dana pelatihan dan sebagian lagi merupakan insentif bagi peserta selama 4 bulan.
Meski begitu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai adanya program ini kurang efektif terhadap para pekerja, khususnya bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bhima berpendapat, di tengah penyebaran virus corona (Covid-19), peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan online kurang tepat untuk diterapkan.
Baca Juga: Pilihan kursus Kartu Prakerja, mulai dari berjualan online hingga pelatih kebugaran
"Sebaiknya program prakerja dirombak total karena yang dibutuhkan oleh korban PHK adalah bantuan langsung tunai, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membayar cicilan kredit," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (12/4).
Menurut Bhima, bila dana dari kartu prakerja ini dialihkan ke bantuan langsung tunai, maka dengan nilai yang sama, dampak yang ditimbulkan lebih terasa kepada konsumsi rumah tangga. Bahkan, hal ini pun bisa mencegah PHK langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Walaupun peserta masih menerima insentif sebesar Rp 2,4 juta rupiah selama 4 bulan, ditambah insentif sebesar Rp 150.000 dengan mengisi 3 survei setelah pelatihan, Bhima menilai dana tersebut masih jauh dari cukup.
Apalagi, dia pun berpendapat peserta membutuhkan biaya untuk membeli paket data lantaran pelatihan dilakukan secara daring.
"Jika satu orang menanggung 3 orang anggota keluarga, dan garis kemiskinan Rp 440.000 per orang, maka idealnya Rp 1,76 juta per bulan untuk satu peserta. Kalau 4 bulan artinya 7,04 juta," jelas Bhima," jelas Bhima.
Lebih lanjut dia berpendapat, pelatihan online pun kurang efektif untuk meningkatkan keterampilan peserta. Pelatihan ini menurutnya sama saja dengan pelatihan gratis yang tersedia secara online.
Menurutnya, bila ingin meningkatkan keterampilan tenaga kerja, maka pemerintah harus memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja.
Dia juga mengatakan, dengan memberikan pelatihan online kepada 5,6 juta tenaga kerja yang ditargetkan mengikuti program ini, belum tentu seluruhnya akan terserap oleh industri.
Baca Juga: Apa yang harus Anda lakukan saat terdaftar sebagai peserta Kartu Pra Kerja?
"Konsep kartu prakerja kan ada saat kondisi normal, untuk tingkatkan skill. Tapi dalam kondisi darurat kurang tepat. Jadi efektivitasnya kecil," ujar Bhima.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga 9 April 2020, terdapat 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak Covid-19.
Jumlah tersebut terdiri dari pekerja formal sebanyak 1,24 juta dan pekerja informal sebanyak 265.881 pekerja. Dari total pekerja formal yang terdampak, ada 1,08 juta pekerja yang dirumahkan, sedangkan 160.067 pekerja mengalami PHK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
