Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi menangani dampak wabah virus Corona (Covid-19), pemerintah telah melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sampai dengan 5,07% dari produk domestik bruto (PDB), atau senilai Rp 853 triliun.
Untuk menambal defisit ini, nantinya pemerintah akan lebih dulu memanfaatkan sumber dari saldo anggaran lebih (SAL), pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari badan layanan umum (BLU), hingga dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal pada BUMN.
Namun, tak menutup kemungkinan apabila pemerintah mencari sumber pembiayaan lain. Misalnya seperti menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau melakukan pinjaman.
Dalam hal ini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra P. G. Talattov, memberikan catatan agar pemerintah bisa membatasi penambahan utang. Terlebih, penerimaan negara akan menurun drastis dikarenakan saat ini perekonomian berada dalam situasi tidak normal.
Baca Juga: Ekonom sarankan pemerintah tunda pembayaran utang dan fokus tangani corona
"Apabila kita memupuk utang secara agresif dalam 1-3 tahun ini, maka bagaimana keberlangsungan fiskal kita untuk membayar utang dalam jangka panjang?," ujar Abra dalam telekonferensi daring, Senin (27/4).
Abra mencontohkan, porsi bunga utang Indonesia terhadap belanja pemerintah pusat pada tahun 2014 masih sekitar 12%, tetapi pada tahun 2019 sudah meningkat menjadi sekitar 18%.
Artinya, porsi belanja pemerintah semakin lama semakin tergerus untuk membayar bunga utang. Ini kemudian berimbas pada pemangkasan anggaran belanja lain, seperti belanja sosial dan belanja subsidi, karena dirasa masih memungkinkan untuk dipotong demi membayar bunga utang.
Meskipun saat ini situasi sedang tertekan, tetapi penambahan utang akan sangat berisiko bagi keberlangsungan fiskal di tahun-tahun mendatang. Jadi, ia berharap pemerintah bisa mengurangi keinginannya untuk menambah beban utang.
"Saat ini pemerintah perlu melakukan efisiensi dengan menyisir belanja-belanja di Kementerian/Lembaga (K/L). Belanja yang non-prioritas itu dipangkas untuk penanganan Corona. Misalnya, alokasi belanja perjalanan dinas tahun ini senilai Rp 43 triliun bisa dipangkas 80%," kata Abra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
