Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) di tahun politik.
Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa bansos ini hanya akan menjadi komoditas politik oleh pihak tertentu. Bahkan menurutnya jelag pemilu ini politisasi bansos kian diperlihatkan secara blak-blakan oleh pemerintah.
"Bahwa isu bansos dipolitisasi itu pada hari ini nyata, di lapangan begitu," kata Eko dalam diskusi daring Indef, Jumat (2/2).
Hal yang nyata menurutnya adalah pencairan anggaran bantuan yang dipercepat dengan dalih El-Nino dan kenaikan harga komoditas pangan.
Baca Juga: Bantah Ada Politisasi, Dirut Bulog: Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Padahal, menurutnya inflasi yang terjadi pada awal tahun 2024 cenderung stabil hanya mencapai 0,04 (mtm). itu artinya inflai dan harga pangan sebetulnya cenderung stabil.
"Jadi sebenarnya tidak ada urgensi atau tidak ada alasan kebijakan ekstra untuk penarikan bansos harus cair menjelang pilpres," ungkap Eko.
Asal tahu saja, alokasi anggaran program perlindungan sosial termasuk untuk bansos pada tahun ini mencetak rekor baru.
Secara total, pemerintah menyiapkan dana bansos sebesar Rp 496 triliun. Angka tersebut naik 12% dibandingkan alokasi tahun 2023 yang sebesar Rp 476 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa program yakni mitigasi resiko pangan. Ini program bantuan langsung tunai (BLT) yang menjadi pengganti El-Nino. Program ini digelontorkan pada Januari hingga Maret 2024.
Baca Juga: Bansos dan Empat Jari
Program ini memberikan bantuan Rp 200.000 per bulan dengan menyasar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah Rp 11,25 triliun.
Kemudian keberlanjutan program Kartu Prakerja yang menjangkau 1,2 juta orang. Secara khusus pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,8 triliun.
Selain itu juga ada program bantuan pangan beras yang mulai disalurkan sejak Januari lalu dan akan berlanjut sampai Juni mendatang. Program ini menyasar kepada 22 juta KPM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
