kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

ILO: Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak jamin pertumbuhan lapangan kerja


Jumat, 15 April 2011 / 07:40 WIB
ILO: Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak jamin pertumbuhan lapangan kerja
ILUSTRASI. Ilustrasi Cara menjaga keharmonisan keluarga selama pandemi Corona. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ


Reporter: Kurnia Dwi Hapsari | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Laporan terbaru International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia mencatat bahwa Indonesia telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2009 maupun 2010. Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang terbilang cepat tidak menjadi tantangan Indonesia dalam menyerap pasar tenaga kerja.

Menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional itu, pertumbuhan perekonomian Indonesia setiap tahunnya diperkirakan meningkat lebih dari 6%. Laporan tren ketenagakerjaan dan Sosial Indonesia di 2010 seharusnya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Direktur ILO di Indonesia Peter Van Rooij, pasar tenaga kerja Indonesia masih banyak potensinya namun belum tergali, sehingga belum menghasilkan lapangan kerja yang produktif. Meski tingkat pengangguran mengalami penurunan, namun kualitas lapangan kerja yang tersedia masih jauh dibanding pertumbuhan jumlah lapangan kerja.

Peter bilang, sejak awal tahun 1990 belum ada perubahan dan perkembangan terhadap lapangan kerja informal yang kebanyakan diisi oleh kaum muda usia 15 sampai 24 tahun. "Kondisi lapangan kerja informal yang sering dianggap sebagai pekerjaan dengan pendapatan rendah namun produktivitasnya tinggi, masih belum mengalami perubahan," ujarnya, di Jakarta (14/4).

Staf teknis ILO Kazutoshi Chatani bilang, pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia telah bergeser ke sektor jasa yang seharusnya memiliki tenaga kerja dengan keterampilan tinggi. Sedangkan untuk sektor manufaktur tenaga kerja sangat rendah.

Tapi, pengembangan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tidak sejalan dengan permintaan keterampilan yang diperlukan. Karena, menurutnya, kesenjangan upah antara lulusan universitas dengan pendidikan menengah atau dasar terlalu jauh.

"Pasar tenaga kerja lemah, karena ketidakpastian pendapatan. Koordinasi pengembangan keterampilan juga tidak efektif, ini harus jadi perhatian para pembuat kebijakan. Indonesia dikaruniai potensi ekonomi yang besar," ujar Kazu.

Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti, menyatakan, pada 2014 mendatang tingkat pengangguran terbuka akan turun 5 sampai 6 persen.

"Tapi hal itu memang tidak mudah, ada perbedaan antara desa dan kota. Banyak pekerja yang tidak memiliki keterampilan, masih banyak yang menganggur. Dan, memang tingkat upah antara kelompok SMP dan SMA ke atas masih berbeda jauh," terangnya.

Lanjut Rahma, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja seperti, menciptakan lapangan kerja melalui investasi. Mekanisme hubungan industri ditingkatkan agar iklim bisnis juga membaik, memberdayakan tenaga kerja informal.

Sedangkan, dalam jangka menengah, pemerintah telah menyusun master plan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia yakin, dengan 6 koridor yang akan dibuat pemerintah seperti di pulau Jawa, Sumatera, maka akan dapat mendorong pertumbuhan tenaga kerja.

"Kalau infrastruktur bagus, yang berinvestasi juga banyak. Maka akan menyerap tenaga kerja," ucapnya.

Menanggapi laporan ILO, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia bilang, laporan ILO harus dibuat lebih mendetail. "Pengangguran memang turun, tapi bagaimana kondisi kerja dari para buruh, baik buruh harian lepas atau buruh kontrak. Seharusnya lebih detail menjabarkan, termasuk jumlah Pemutusan Hubungan Kerja," terang Rekson Silaban.

Kondisi kerja menurut Rekson harus ditelaah, karena para buruh tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, jika outsourcing juga banyak.

Sementara, Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi Apindo Hasanudin Rachman bilang, pemerintah juga perlu mengawal para investor yang membuka lapangan kerja. "Di Banten, investor bangun pabrik, dan menyerap 35 ribu tenaga kerja, tapi masyarakat di sana justru tidak bisa membuat investor nyaman, ini juga mengganggu aktivitas para tenaga kerja. Pemerintah harus kawal investor sampai lokasi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×