Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sembilan nama perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengurus laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2017-2018.
"Berdasarkan hasil penelusuran mengenai kepatuhan LHKPN, sembilan orang yang digadang akan mengikuti seleksi Capim KPK nyatanya tidak ditemukan LHKPN-nya di elhkpn.kpk.go.id periode 2017-2018," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers, Senin (1/7).
Misalnya, Kurnia menyebut Irjen Antam Novambar dan Irjen Dharma Pongrekom. Dalam catatan ICW, Antam belum melapor. Sementara LHKPN Dharma tidak ditemukan sama sekali. Kemudian Kurnia mencontohkan nama Brigjen (Pol) Bambang Sri Herwanto. Berdasarkan catatan ICW, Bambang terakhir melapor LHKPN pada 14 Desember 2014.
Saat itu, ia diketahui memiliki harta sebanyak Rp 5,08 miliar. Jabatan Bambang pada saat melapor sebagai Kapolda Sumatera Barat. Akan tetapi, ICW tidak menemukan LHKPN Bambang pada periode 2015-2018. Ada pula seperti nama Brigjen (Pol) Juansih. Berdasarkan catatan ICW, ia diketahui melapor LHKPN terakhir pada 5 Oktober 2007 dalam kapasitasnya sebagai Kapolres Batu.
Saat itu jumlah kekayaannya sekitar Rp 1 miliar. ICW tidak menemukan pelaporan LHKPN Juansih selama periode 2008-2018. Kurnia memandang, situasi ini berseberangan dengan cita-cita Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian saat pertama dilantik.
Menurut Kurnia, Tito saat itu menginginkan reformasi kepolisian yang salah satunya mewajibkan pelaporan harta kekayaan. Di sisi lain, Kurnia mencatat bahwa Tito pernah menyampaikan kesembilan nama Pati Polri yang mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK memiliki rekam jejak yang bersih.
"Itu perlu ditelisik lebih jauh. Dengan adanya temuan mengenai tidak tercantumnya LHKPN terhadap sembilan nama yang muncul ke publik, menjadi aneh jika sikap Kapolri malah mendorong aktor-aktor yang secara integritas pun dipertanyakan khususnya dalam kepatuhan melapor harta kekayaan untuk menjadi Capim KPK," kata Kurnia. (Dylan Aprialdo Rachman)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
