kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.505.000   -15.000   -0,99%
  • USD/IDR 16.295   -200,00   -1,24%
  • IDX 6.977   -130,64   -1,84%
  • KOMPAS100 1.042   -22,22   -2,09%
  • LQ45 818   -15,50   -1,86%
  • ISSI 213   -3,84   -1,77%
  • IDX30 417   -9,14   -2,14%
  • IDXHIDIV20 504   -9,85   -1,92%
  • IDX80 119   -2,45   -2,02%
  • IDXV30 125   -2,38   -1,87%
  • IDXQ30 139   -2,59   -1,83%

ICW minta SBY tindak Menakertrans dan BNP2TKI


Rabu, 30 Juli 2014 / 17:59 WIB
ICW minta SBY tindak Menakertrans dan BNP2TKI
ILUSTRASI. Ini Harga Mobil Bekas Daihatsu Terios Lawas, Hanya Butuh Modal Rp 70 Jutaan./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/04/101/2021.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Presiden SBY diminta untuk bertindak tegas kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar serta Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur terkait dugaan pemerasan terorganisir yang terjadi di bandara Soekarno-Hatta terhadap para TKI.

Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, mendesak agar Presiden memanggil keduanya guna memberikan penjelasan atas kejadian tersebut. "

Presiden perlu memanggil dan minta keterangan dari Menakertrans dan Kepala BNP2TKI karena dianggap bertanggung jawab terhadap merebaknya praktik pungli terhadap TKI di bandara," kata Emerson saat dihubungi, Jakarta, Rabu (30/7).

Emerson menduga praktik culas terhadap TKI tersebut sudah berlangsung lama yang dilakukan oknum dari dalam dan preman. Kasus itu kembali menghangat pascainspeksi mendadak yang dilakukan Bareskrim dan KPK, pekan lalu.

"Presiden juga jangan ragu untuk memecat satu atau keduanya jika memang diperlukan. Sekaligus untuk melakukan pembenahan sistem yang memberikan perlindung terhadap TKI," beber Emerson.

Selain itu, Emerson juga menginmbau agar Polri menindak tegas aparatnya yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada para TKI. Tak hanya itu, Emerson meminta kepada kementerian hukum dan HAM mencopot dan mengganti semua petugasnya yang terlibat.

"Menteri Hukum dan HAM harus copot dan mengganti semua pegawainya yan dinilai terlibat atau membiarkan praktik pungli TKI ini terjadi di Bandara Soetta. Jika tindakan tegas ini tidak dilakukan maka kejadian pemerasan atau pungli berpotensi kembali terjadi," ujar Emerson.

Sebelumnya, KPK bersama Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jumat (25/7) malam sampai Sabtu (26/7) dini hari. Hasilnya, kedua lembaga hukum tersebut mencokok 18 orang yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya, seorang anggota TNI Angkatan Darat dan dua anggota Polri. (Eri Komar Sinaga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×