kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45913,89   4,58   0.50%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Hitungan sementara, tol laut Jokowi butuh Rp 800 T


Rabu, 05 November 2014 / 22:46 WIB
Hitungan sementara, tol laut Jokowi butuh Rp 800 T
ILUSTRASI. Promo J.CO edisi 22-28 Mei 2023 menawarkan menu All Day Breakfast, Donat, Berry Grenade, Americano, dan Lemon Tea


Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun tol laut sebagai penghubung antar pulau di Indonesia kemungkinan tidak akan mudah terlaksana. Untuk melaksanakan proyek tersebut, Jokowi akan dihadapkan kepada beberapa masalah besar.

Salah satunya berkaitan dengan pendanaan. Deddy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengatakan, berdasarkan perhitungan lembaganya, kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan mimpi tersebut mencapai Rp 700-Rp 800 triliun.

Kebutuhan anggaran yang cukup besar tersebut, diperlukan untuk membangun infrastruktur pelabuhan. Deddy bilang, untuk mewujudkan konsep tol laut yang diusung oleh Jokowi, beberapa pelabuhan harus dibangun dengan skala besar. Salah satunya Pelabuhan Sorong. "Itu dan belasan pelabuhan lainnya akan dibangun menjadi pelabuhan internasional," kata Deddy kepada KONTAN, Rabu (5/11).

Deddy mengatakan bahwa hitungan anggaran sebesar Rp 700 triliun-Rp 800 triliun tersebut masih bersifat sementara saja. Sebab, proses penghitungan anggaran yang diperlukan untuk membangun tol laut sampai saat ini masih berjalan.

Bappenas kata Deddy berharap, hitungan final mengenai anggaran yang diperlukan untuk pembangunan proyek tersebut akan bisa diselesaikan akhir tahun ini. "Januari akan keluar angka pastinya, yang tadi baru sementara," katanya.

Presiden Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden Juni lalu berjanji akan membangun tol laut. Janji tersebut diberikan dengan beberapa alasan. Pertama, untuk mengembalikan kedaulatan bangsa di sektor maritim.

Kedua, untuk menekan biaya logistik. Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi dari unsur Fraksi PDIP beberapa waktu lalu menghitung bahwa untuk mewujudkan proyek tersebut anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2.000 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×