Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo memastikan bahwa RAPBN 2015 tidak menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan program tol laut. Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan bahwa program andalannya tersebut bakalan dibangun bukan bersumber dari anggaran negara.
"Tol laut itu harus dibangun 24 pelabuhan. Saya hitung kira-kira butuh Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun. Kalau nunggu APBN, mau lima atau sepuluh tahun ndak akan selesai," ujar Jokowi saat pembubaran 26 pokja di kantor transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (28/9) malam.
"Saya cek di lapangan, kondisi BUMN, ternyata bisa tiga atau empat tahun selesai dengan catatan tidak menggunakan APBN," lanjut dia.
Lalu, dari mana sumber pendanaan program tersebut? Ada beberapa alternatif sumber pendanaan. Pertama, pembangunan program tersebut dapat diserahkan ke beberapa BUMN. Kedua, sumber pendanaan bisa diserahkan ke investor lokal. Adapun, alternatif terakhir yakni menyerahkan ke investor luar negeri.
"Negara ini banyak masalah. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya dan Pak JK. Ke depan, jalan kami terbuka lebar membangun bangsa ini. Kami punya hobi, yaitu optimistis. Kita ini ndak pernah takut," ujar Jokowi.
Tol laut merupakan salah satu program Jokowi - Jusuf Kalla untuk menciptakan pemerataan harga barang di Indonesia. Tol laut itu sendiri yakni sistem distribusi barang skala besar yang menggunakan jalur laut. Infrastruktur tol laut yakni kapal berkapasitas besar dan pelabuhan laut dalam (deep sea port).
Rencananya, deep sea port akan dibangun di setiap pulau besar Indonesia sebagai gerbang masuk barang. Dari sana, barang kebutuhan rakyat itu akan diteruskan ke sejumlah daerah melalui kapal kecil atau melalui jalur darat. Sistem distribusi itu dipercaya membuat biaya distribusi menjadi lebih murah. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
