kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.948.000   47.000   2,47%
  • USD/IDR 16.541   37,00   0,22%
  • IDX 7.538   53,43   0,71%
  • KOMPAS100 1.059   10,21   0,97%
  • LQ45 797   6,35   0,80%
  • ISSI 256   2,43   0,96%
  • IDX30 412   3,30   0,81%
  • IDXHIDIV20 468   1,72   0,37%
  • IDX80 120   1,05   0,88%
  • IDXV30 122   -0,41   -0,34%
  • IDXQ30 131   0,79   0,61%

Hendrar Prihadi Akan Dorong Produk UMKM Masuk E-Katalog


Senin, 10 Oktober 2022 / 14:23 WIB
Hendrar Prihadi Akan Dorong Produk UMKM Masuk E-Katalog
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (tengah) bersiap memberikan keterangan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022).


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan, sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pihaknya akan terus mendorong produk lokal khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk ke dalam e-Katalog.

Hal tersebut diungkapkan Hendi usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Senin (10/10/2022), di Istana Negara, Jakarta.

“Hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM. Nanti kita akan berkolaborasi, LKPP, Dinkop [dinas koperasi], tentu saja di bawah Kemenko Marinves [Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi],” ujar Hendi.

Baca Juga: Jadi Kepala LKPP, Hendrar Prihadi Diminta Tingkatkan Produk UMKM Masuk E-katalog

Selain itu, lanjut Hendi, dirinya juga ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Karena hari ini pasca pandemi COVID-19 ini kita butuh sebuah upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri. Maka turunannya, ada turunan untuk e-katalog, kemudian pembuatan P3DN di pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan maupun supporting-nya,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, kata Hendi, pihaknya diminta untuk menyiapkan terkait rancangan undang-undang (RUU) pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Yang tidak kalah penting juga tadi beliau menyampaikan upaya untuk sebuah RUU Pengadaan Barang dan Jasa yang akan ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan. Itu rencana-rencana ke depan dan kami terus akan lakukan konsolidasi,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×