Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Komisi III DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian, Kamis (23/6). Agenda tersebut direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB.
"Kami selesaikan jam 15.00 atau 16.00. Maka akan diambil keputusan malamnya dan Selasa (pekan depan) diambil keputusan di paripurna," kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Rabu (22/6).
Dua tahapan dalam rangkaian proses seleksi telah dilalui Tito. Pertama, adalah penelusuran rekam jejak dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tahapan pertama berjalan mulus.
Hanya kurang lebih setengah jam, tiga lembaga negara tersebut memaparkan laporan masing-masing terkait rekam jejak Tito. Dalam pertemuan itu, tak ada satu pun komentar negatif untuk Tito, baik dari tiga lembaga maupun dari anggota dewan.
Kepala PPATK, Muhammad Yusuf dalam kesempatan tersebut memaparkan hasil penelusuran PPATK terhadap rekening bank milik Tito. Menurut Yusuf, PPATK menyatakan tak ada permasalahan yang ditemukan.
"Dari pengaduan masyarakat, kami nyatakan tidak pernah ada laporan mengenai yang bersangkutan," ujar Yusuf di Ruang Rapat Komisi III DPR, Selasa (21/6).
Adapun dari catatan perbankan, papar Yusuf, mantan Kapolda Metro Jaya itu memiliki 14 rekening di bank swasta. Rekening-rekening itu dibikin Tito mulai 2004 hingga 2014. PPATK, kata Yusuf, tak menemukan keganjilan transaksi di 14 rekening yang sudah tak aktif itu.
Selain itu, Tito juga memiliki tiga rekening di bank pelat merah. Dua di antaranya sudah tutup dan satu masih aktif. PPATK juga tak menemukan ketidakwajaran di rekening-rekening itu.
Tak hanya menelusuri rekening Tito, PPATK turut menelusuri empat rekening bank milik istri dan tiga orang anak Tito. "Kembali kami tegaskan, tidak kami temukan sesutu yang tidak wajar," tutup Yusuf.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo juga memaparkan data yang dimiliki KPK. Pertama, bersumber dari pengaduan masyarakat dan kedua dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tito.
Selama menjadi penyelenggara negara, Agus mengatakan KPK tak pernah menerima laporan terhadap Tito. KPK juga tak menemukan masalah terkait LHKPN Tito.
Tito disebut telah melaporkan LHKPN sebanyak dua kali, yaitu pada November 2014 dan Maret 2016. "Pada waktu itu kami teliti tidak ada yang aneh dalam dua sumber laporan itu," ujar Agus.
Sementara itu, Ketua Kompolnas Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dari berbagai macam sumber yang diterimanya serta pengalaman bekerja sama secara dekat, Tito dinilai sebagai sosok yang profesional dan mendapatkan apresiasi tak hanya dari dalam negeri namun juga luar negeri.
Kompolnas, lanjut Luhut, juga melakukan evaluasi mendalam terhadap beberapa nama yang terpilih menjadi calon Kapolri. Ia menyampaikan bahwa dari senior-senior Tito di Kepolisian maupun rekan-rekan Luhut di Kompolnas tak menemukan ada catatan negatif dari Tito.
"Kami tidak melihat ada catatan-catatan yang perlu diperbincangkan dari profesionalitas seorang Tito," ucap Luhut.
Didukung keluarga
Tito juga menuai hasil positif dari tahap kedua proses uji kepatutan dan kelayakan, yaitu kunjungan komisi III ke kediaman dinas Tito di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016).
Kunjungan tersebut dilakukan guna mendalami dan merasakan suasana kehidupan keluarga Tito serta mengetahui dukungan keluarga mantan Kapolda Metro Jaya tersebut jika menjadi Kapolri.
Usai kunjungan, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan, ibu, anak-anak serta saudara-saudaranya Tito menyatakan dukungan mereka.
Sedangkan istri Tito, Tri Suswati, pada hari itu mendampingi Tito secara penuh dalam menyambut kedatangan para anggota dewan. Dari kunjungan tersebut, kata Bambang, apa yang diucapkan Tito serta apa yang dilaporkan dan ditunjukkan kepada Komisi III sesuai dengan keadaan rumah dan lingkungan rumah Tito.
"Beliau menunjukkan hubungan yang sangat harmonis dengan keluarga," kata politisi Partai Golkar itu.
Tito dan "PR" ke depan
Meski banyak menuai catatan positif, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritisi rekam jejak Tito saat menjadi Kepala Densus 88 Anti-teror yang minim evaluasi.
Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengatakan, selama ini, Polri tidak pernah memiliki mekanisme evaluasi atas penanganan Densus 88 terhadap terduga teroris. Apalagi, berdasarkan catatan Kontras, tidak sedikit kasus terorisme yang memiliki indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Jadi, sepanjang Densus 88 tidak teraudit, jerih payah Tito membangun reputasi keamanan Indonesia akan sia-sia," ujar Puri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6).
Puri menambahkan, siapa pun yang menjadi Trunojoyo 1 harus bisa menyelesaikan beberapa persoalan seperti kriminalisasi, pelanggaran HAM di Papua, kasus Poso, penyiksaan, dan terorisme secara akuntabel dan transparan.
Selain itu, kata Puri, sebagai institusi penegak hukum, Polri harus tumbuh menjadi lebih modern. Dengan menjadi modern, Polri tidak bisa lagi dikendalikan oleh sekelompok elite tertentu, tetapi harus lebih terbuka kepada masyarakat.
Puri berpendapat bahwa Polri harus lebih partisipatif dengan menciptakan ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan.
"Harus ada ruang publik di tubuh Polri karena Polri bekerja untuk publik, bukan untuk segelintir elite, apalagi bergerak di isu politis," kata Puri.
Dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui Tito, akankah uji kepatutan dan kelayakan mantan Kapolda Papua tersebut berjalan mulus? (Nabilla Tashandra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
