Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
Tito dan "PR" ke depan
Meski banyak menuai catatan positif, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritisi rekam jejak Tito saat menjadi Kepala Densus 88 Anti-teror yang minim evaluasi.
Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengatakan, selama ini, Polri tidak pernah memiliki mekanisme evaluasi atas penanganan Densus 88 terhadap terduga teroris. Apalagi, berdasarkan catatan Kontras, tidak sedikit kasus terorisme yang memiliki indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Jadi, sepanjang Densus 88 tidak teraudit, jerih payah Tito membangun reputasi keamanan Indonesia akan sia-sia," ujar Puri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6).
Puri menambahkan, siapa pun yang menjadi Trunojoyo 1 harus bisa menyelesaikan beberapa persoalan seperti kriminalisasi, pelanggaran HAM di Papua, kasus Poso, penyiksaan, dan terorisme secara akuntabel dan transparan.
Selain itu, kata Puri, sebagai institusi penegak hukum, Polri harus tumbuh menjadi lebih modern. Dengan menjadi modern, Polri tidak bisa lagi dikendalikan oleh sekelompok elite tertentu, tetapi harus lebih terbuka kepada masyarakat.
Puri berpendapat bahwa Polri harus lebih partisipatif dengan menciptakan ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan.
"Harus ada ruang publik di tubuh Polri karena Polri bekerja untuk publik, bukan untuk segelintir elite, apalagi bergerak di isu politis," kata Puri.
Dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui Tito, akankah uji kepatutan dan kelayakan mantan Kapolda Papua tersebut berjalan mulus? (Nabilla Tashandra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
