kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Harga Sawit Melonjak, Anggaran Belanja BPDPKS Akan Direvisi


Senin, 21 Maret 2022 / 17:07 WIB
Harga Sawit Melonjak, Anggaran Belanja BPDPKS Akan Direvisi
ILUSTRASI. Kebutuhan belanja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan direvisi karena harga sawit melejit.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan akan merevisi kebutuhan belanja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Revisi ini diperlukan, mengingat saat ini harga kelapa sawit sedang naik tinggi.

“Dengan perkembangan kenaikan harga sawit dan kebutuhan belanja BPDPKS, tentunya akan ada revisi terhadap rencana bisnis dan anggaran awal dari BPDPKS, yang sesuai dengan perkembangannya saat ini,” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (21/3).

Saat ini, pagu awal belanja BPDPKS tercatat sebesar Rp 5,8 triliun. Tahun ini juga, BPDPKS berencana menyalurkan dana pembiayaan selisih harga biodiesel sebanyak 10,15 juta kiloliter, dan juga akan membayar selisih harga acuan keekonomian dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebanyak 1,2 juta kiloloter.

Kemudian, BPDPKS akan melakukan 75 riset penelitian dan pengembangan dengan dana Rp 115 miliar, sekaligus melaksanakan 60 kegiatan dalam rangka kemitraan dan promosi dengan anggaran Rp 75 miliar. Serta melakukan pengembangan kepada 3.000 orang sumber daya manusia sawit, termasuk juga memberikan beasiswa dan pelatihan perkebunan bagi para pekerja sawit.

Baca Juga: Ini Perincian Tarif Pungutan Ekspor Terbaru untuk CPO dan Produk Turunannya

Hingga akhir 2021,  BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar Rp 110,03 triliun untuk program insentif biodiesel. Program insentif biodiesel  tersebut digunakan untuk menyalurkan 33,05 juta kiloliter, untuk menjaga stabilitas harga crude palm oil (CPO), kemandirian energi, dan pengurangan emisi.

Pada tahun ini, BPDPKS akan memberikan insentif atau menyalurkan dana pembiayaan selisih harga biodiesel sebesar Rp 4,1 triliun untuk 10,15 juta kiloliter.

Selain itu, BPDPKS juga turut menyediakan dana dalam rangka pembayaran selisih harga acuan keekonomian dengan harga eceran tertinggi untuk 1,2 juta kiloliter.

Selain insentif, BPDPKS juga akan melaksanakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditargetkan mencapai 180.000 hektare dengan dana Rp 1,2 triliun. Program PSR hingga tahun lalu telah terealisasi pada 242.537 hektare lahan dengan dana yang tersalur sebesar Rp 6,59 triliun.

Program lain yang akan dilaksanakan BPDPKS tahun ini adalah penyaluran dana program sarana dan prasarana yang meliputi 50 paket mencapai Rp 117 miliar serta pengembangan SDM sawit kepada 3.000 orang dengan anggaran Rp 115 miliar.

Terakhir, lanjut, Hadiyanto BPDPKS akan melakukan 75 riset penelitian dan pengembangan dengan dana Rp 115 miliar sekaligus melaksanakan 60 kegiatan dalam rangka kemitraan dan promosi dengan anggaran Rp 75 miliar.

Untuk target PNBP BPDPKS tahun ini  mencapai Rp 32,44 triliun. Meliputi pungutan dana ekspor Rp 32,39 triliun dan pengelolaan dana Rp 55 miliar. Total pendapatan BPDPKS tahun lalu sebesar Rp 72,453 triliun berasal dari pungutan ekspor Rp 71,64 triliun dan pengelolaan dana Rp 810 miliar.

Baca Juga: Atasi Krisis Minyak Goreng, Pemerintah Harus Turunkan Program B30 Menjadi B20

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×