Sumber: kontan | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Pengadaan mobil dinas untuk para menteri dan pejabat tidak transparan. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyebut bahwa harga mobil dinas menteri dan pejabat negara itu sekitar Rp 800 juta per unit. Sedang PT Toyota Astra Motor yang memasukkan mobil tersebut bilang, harganya Rp 600 juta per unit. Belum jelas, mana yang betul.
Itu sebabnya, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembelian sedan mewah itu. Dia beranggapan, pengadaan mobil tersebut belum transparan sehingga menimbulkan kecurigaan. "Saya merasa ada kesan ditutup-tutupi," ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini di Jakarta, Selasa (5/1).
Apalagi, Harry menambahkan, sampai saat ini belum ada penjelasan dari pemerintah soal permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 62,8 miliar dalam APBN Perubahan 2009. Jangan-jangan uang tersebut dipakai untuk membeli 79 Toyota Crown Royal Saloon bermesin 3.000 cc itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
