Harga Minyak Terus Menanjak, Beban Subsidi Energi Bisa Tembus Rp 270 triliun

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga minyak mentah dunia hingga menembus level US$100 per barel mulai meningkatkan risiko terhadap kondisi fiskal Indonesia. Jika harga minyak bertahan tinggi, pemerintah berpotensi menghadapi kenaikan beban subsidi dan kompensasi energi yang pada akhirnya menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada Senin (14/9/2026) pukul 14.15 WIB, harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman November 2026 naik US$ 2,11 atau 2,02% menjadi US$ 106,72 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Oktober 2026 melonjak US$ 2,10 atau 2,1% menjadi US$ 102,15 per barel.

Ekonom sekaligus Pengamat Energi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, memperkirakan tekanan terhadap APBN dapat meningkat signifikan apabila harga minyak bertahan di level tersebut.

Ishak memperkirakan beban APBN dapat mencapai sekitar Rp 240 triliun hingga Rp 270 triliun apabila harga minyak berada di kisaran US$ 105–US$ 110 per barel secara rata-rata.

Perkiraan tersebut lebih tinggi dibandingkan outlook anggaran subsidi pada 2026 yang mencapai Rp 227,26 triliun.

Baca Juga: Gantikan Purbaya, DPR Minta Suahasil Perkuat Kepercayaan Pasar dan Penerimaan Negara

Ishak menjelaskan, perhitungan tersebut menggunakan asumsi bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel akan meningkatkan defisit bersih APBN sekitar Rp 6,8 triliun.

“Jika rata-rata ICP mendekati US$ 100, tambahan tekanan bisa sekitar Rp200 triliun di atas asumsi. Di kisaran US$105–US$110 sebagai rata-rata, beban bersih APBN bisa mendekati Rp240–Rp270 triliun,” ujar Ishak kepada Kontan, Senin (14/9/2026).

Menurut Ishak, estimasi tersebut belum memperhitungkan dampak pelemahan nilai tukar rupiah maupun lonjakan volume konsumsi energi bersubsidi. Apabila kedua faktor tersebut terjadi secara bersamaan, tekanan terhadap APBN berpotensi semakin besar.

Konflik AS-Iran Jadi Pemicu Harga Minyak

Ishak mengatakan, kenaikan harga minyak dunia sejak awal September 2026 terutama dipicu oleh eskalasi konflik yang memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta serangan Houthi terhadap fasilitas energi dan kapal tanker Saudi.

Eskalasi konflik tersebut turut mengganggu jalur perdagangan minyak dunia, terutama Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak global. Sementara itu, Bab el-Mandeb menjadi jalur sekitar 10% perdagangan minyak dunia sekaligus koridor penting perdagangan Asia-Eropa.

Karena itu, menurut Ishak, arah pergerakan harga minyak dunia ke depan akan sangat bergantung pada perkembangan eskalasi konflik tersebut.

Baca Juga: Puan Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Keselamatan Usai Kecelakaan KMP Virgo Transport

Di sisi lain, Ishak menilai AS memiliki kepentingan untuk mendorong deeskalasi konflik. Hal ini seiring dengan meningkatnya inflasi domestik AS menjelang pelaksanaan midterm election pada November 2026.

"Secara politik AS akan berupaya melakukan deeskalasi akibat inflasi domestik yang meningkat menjelang midterm election November," jelasnya.

Konsumsi BBM Subsidi Juga Jadi Risiko

Tekanan terhadap APBN, lanjut Ishak, tidak hanya berasal dari kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah juga menghadapi risiko peningkatan konsumsi energi bersubsidi di dalam negeri.

Pemerintah masih berupaya melindungi masyarakat dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.

Namun, migrasi konsumsi masyarakat ke BBM subsidi yang telah mencapai sekitar 80% berpotensi membuat realisasi konsumsi melampaui kuota energi subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

Ishak memperkirakan konsumsi BBM dapat melebihi kuota sekitar 2%. Sementara itu, kelebihan konsumsi solar dan LPG diperkirakan dapat mencapai sekitar 10% dari kuota.

"Iya berpotensi jebol. Perkiraannya BBM 2%, solar dan LPG sekitar 10% dari kuota," kata Ishak.

Sebagaimana diketahui, kuota Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 28,69 juta kiloliter, JBT solar 18,36 juta kiloliter, dan LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton.

Kondisi tersebut berpotensi semakin menambah tekanan terhadap APBN. Pemerintah harus menghadapi kenaikan harga minyak dunia sekaligus potensi peningkatan volume konsumsi energi bersubsidi.

Baca Juga: Suahasil Jadi Menkeu Gantikan Purbaya, Ekonom Ini Sebut Pasar Merespons Positif

Apabila harga minyak tetap tinggi hingga akhir tahun dan konsumsi energi subsidi terus meningkat, beban fiskal pemerintah berpotensi semakin besar, baik dari sisi subsidi maupun kompensasi energi.

Pemerintah Diminta Efisienkan Anggaran

Meski demikian, Ishak menyebut pemerintah mengklaim cadangan fiskal masih kuat untuk menahan kenaikan harga minyak hingga US$ 100 per barel.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran, khususnya terhadap belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Ishak, langkah tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan menaikkan harga BBM bersubsidi ketika kondisi ekonomi masyarakat masih dalam tahap pemulihan.

“Efeknya akan minimal ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi setidaknya pemerintah harus menahan hingga akhir tahun, sehingga efeknya kenaikan tersebut tidak langsung dirasakan oleh rakyat yang kondisi ekonominya saat ini belum pulih,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News