/2026/05/05/1084899433.jpg "Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah Berpotensi Menambah Defisit APBN Rp 200 Triliun")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global berisiko memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, tekanan terhadap fiskal pemerintah berpotensi meningkat apabila konflik geopolitik di Timur Tengah terus berlanjut dan mendorong harga energi tetap tinggi dalam waktu yang lama.
Ia menjelaskan, lonjakan harga minyak mentah tidak hanya berdampak terhadap biaya impor energi, tetapi juga memberi tekanan pada subsidi energi, inflasi, biaya logistik, hingga ruang fiskal pemerintah.
Baca Juga: Rupiah Anjlok, Menkeu Aktifkan Bond Stabilization Fund untuk Cegah Dana Asing Kabur
"Risiko energi ini tidak boleh kita lihat sebagai isu komoditas semata, tapi perlu dilihat sebagai risiko makro yang bisa merambat kepada APBN, rupiah, dan daya beli masyarakat,” ujar Josua dalam acara Media Briefing, Selasa (12/5/2026).
Josua mengatakan, harga minyak mentah Brent saat ini masih berada di level tinggi dan bahkan sempat mendekati rata-rata US$ 86 per barel sejak awal tahun.
Angka itu jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok sekitar US$ 70 per barel.
Ia memperingatkan, skenario terburuk bisa terjadi apabila konflik regional di Timur Tengah semakin meluas dan mendorong harga minyak melampaui US$ 130 per barel.
Dalam simulasi yang dilakukan Permata Institute for Economic Research (PIER), pelemahan rupiah ke level Rp 17.400 per dolar AS dan harga minyak di kisaran US$ 100 per barel berpotensi menambah defisit anggaran lebih dari Rp 200 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Merancang Pagu Indikatif Belanja K/L pada 2027 Sebesar Rp 1.370 Triliun
Di sisi lain, Josua menilai pemerintah masih memiliki bantalan fiskal berupa saldo anggaran lebih (SAL). Namun, ia menekankan pentingnya penetapan skala prioritas belanja negara agar APBN tetap kredibel di mata investor.
"Terutama tadi bagaimana agar spending ini bisa dilihat sebagai suatu hal yang produktif untuk bisa mengungkit pertumbuhan dalam jangka pendek menengah, tapi juga bagaimana agar produktivitas benar-benar cukup nyata," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
