/2025/01/01/506046903.jpg "Harga BBM dan LPG Non-Subsidi Naik, Tekanan Inflasi Diprediksi Meningkat")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan LPG non-subsidi mulai menambah tekanan terhadap inflasi domestik, meski dampaknya dinilai masih terbatas.
Perlu diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga tiga jenis BBM non-subsidi mulai 18 April 2026 pukul 00.01 WIB. Harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp 19.850 per liter atau naik sekitar 48,1% dari harga sebelumnya, sementara Dexlite naik 66,2% menjadi Rp 24.150 per liter, dan Pertamina Dex meningkat 64,8% menjadi Rp 24.450 per liter.
Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) tetap Rp 12.600 per liter dan Pertamax Green 95 sebesar Rp 12.900 per liter.
Baca Juga: Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Haji Intensifkan Koordinasi dan Cek Lapangan
Di sisi lain, gas LPG 12 Kg naik sekitar 18,75% menjadi Rp 228.000 per tabung, di wilayah Jakarta, dari sebelumnya Rp 192.000 per tabung.
Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, memperkirakan kenaikan tersebut akan mendorong inflasi, namun tetap dalam kisaran target Bank Indonesia (BI).
Myrdal menjelaskan, tambahan tekanan inflasi dari kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi diperkirakan sekitar 0,42% atau 42 basis poin.
"Dari perhitungan kami, tambahan inflasi akibat kenaikan tersebut sekitar 0,42% atau 42 basis poin. Artinya, jika proyeksi awal inflasi 2,51%, maka inflasi akhir tahun berpotensi naik menjadi sekitar 2,93%, dengan asumsi harga tetap seperti saat ini," ungkap Myrdal kepada Kontan, Minggu (19/4/2026).
Meski ada kenaikan pada BBM non-subsidi dan LPG non-subsidi, dampaknya terhadap inflasi masih relatif terkendali. Myrdal menilai, kondisi ini tidak lepas dari masih stabilnya harga energi yang digunakan mayoritas masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, serta LPG 3 kg dan tarif dasar listrik, masih belum mengalami perubahan. Menurutnya, faktor tersebut menjadi penahan utama agar tekanan inflasi tidak meningkat lebih tinggi. Hal ini juga membuat inflasi masih berada dalam rentang target BI sebesar 1,5%–3,5%.
Baca Juga: Harga Produk Berpotensi Melonjak, Kadin Khawatirkan Daya Beli Masyarakat Melemah
Namun demikian, Myrdal mengingatkan bahwa pergerakan harga energi global tetap perlu diwaspadai. Harga minyak dunia yang fluktuatif, terutama dipengaruhi kondisi geopolitik dan perlambatan ekonomi global, dapat mempengaruhi kebijakan harga energi ke depan.
"Jika tensi geopolitik mereda, harga minyak berpotensi turun kembali ke bawah US$70 per barel. Apalagi, proyeksi IMF menunjukkan pertumbuhan ekonomi global tahun ini melemah ke sekitar 3,2%, yang bisa menekan harga komoditas energi," ungkap Myrdal.
Di sisi lain, dampak terhadap konsumsi domestik dinilai masih terbatas. Sektor transportasi, misalnya, masih didominasi penggunaan Solar bersubsidi, sehingga belum terdampak signifikan oleh kenaikan BBM non-subsidi.
"Untuk kebutuhan industri, penggunaan LPG masih bisa disubstitusi dengan gas alam dari PGN, dan itu juga masih bergantung pada kebijakan harga domestik, termasuk tarif gas dari PGN," ungkap Myrdal.
Meski begitu, ia menyoroti potensi tekanan dari komoditas lain, seperti minyak goreng yang mulai mengalami kenaikan harga di pasar.
Baca Juga: Lonjakan BBM Nonsubsidi Berpotensi Picu Inflasi, Daya Beli Bisa Tergerus
“Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga komoditas pokok, terutama minyak goreng, agar tidak menambah tekanan inflasi lebih lanjut,” katanya.
Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga masih diperkirakan tumbuh sekitar 5,12% pada tahun ini, dengan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,27%.
Myrdal menilai, selama harga energi subsidi tetap terjaga, daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik masih akan relatif stabil, meski tekanan inflasi mulai meningkat akibat penyesuaian harga energi non-subsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
