Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencanangkan pemindahan ibukota negara (IKN) pada tahun 2024 mendatang ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, program pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan bagian penting dari transformasi struktural yang dilakukan pemerintah.
"Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibukota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern, dan membangun kehidupan sosial lebih adil dan inklusif," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakernas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2022 secara virtual, Sabtu (29/1).
Lebih lanjut, program IKN ada dijadikan pemerintah sebagai sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Serta transformasi tata sosial yang lebih majemuk, toleran dan menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia.
Baca Juga: Ahok Pilihan PDI-P Menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ditegaskan membutuhkan dukungan semua pihak. Oleh karena Jokowi meminta adanya kontribusi dari para cendekiawan muslim Indonesia, yang tergabung dalam ICMI untuk berkontribusi di dalamnya.
"Saya meyakini ICMI mempunyai kapasitas besar untuk berkontribusi gagasan, pemikiran bukan hanya menjadi role model Islam Rahmatan Lil'alamin tapi juga kontribusi profesional seperti keahlian masing-masing untuk menjamin kemajuan Indonesia maju," ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah mengawal beberapa transformasi besar, yaitu melakukan transformasi struktural agar Indonesia semakin kompetitif di tengah tingginya kompetisi ditingkat global.
Menghadapi dunia yang semakin kompetitif maka, pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya sangat diperlukan. Selain itu, Jokowi juga menyebut, pentingnya mensejahterakan petani, nelayan, buruh industri, serta memfasilitasi pelaku UMKM untuk naik kelas dengan digitalisasi.
Baca Juga: Gelaran B20 Diharapkan Dapat Menyuarakan Isu Pembahasan dari Indonesia
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dukungan peningkatan produk-produk dalam negeri. Dukungan produk dalam negeri harus diikuti dengan mempermudah investasi baik investasi level besar, sedang maupun kecil dari dalam maupun dari luar negeri.
"Itulah tujuan kita menciptakan undang-undang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," imbuhnya.
Transformasi lainnya ialah di bidang pertambangan. Dimana Indonesia harus menciptakan hilirisasi, bisnis pertambangan minyak dan gas. Dengan hilirisasi akan memberikan nilai tambah yang besar bagi negara, serta membuka lapangan kerja sekaligus menghemat devisa.
Baca Juga: Bank Pelat Merah Kuasai Pangsa Pasar Kredit Perbankan
Kemudian, transformasi ekonomi digital juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Jokowi menyebut, potensi ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 diperkirakan sekitar US$ 124 miliar.
Adapun saat ini Indonesia telah memiliki 2.229 start up, 1 decacorn, dan 8 unicorn. Tak hanya itu, dalam 5 tahun ini sudah ada 8,4 juta UMKM masuk ke platform digital untuk menjual produknya. Capaian tersebut dipastikan akan terus bertambah ke depannya.
Demikian juga dengan transformasi energi menuju ke energi baru terbarukan (EBT), juga menjadi perhatian pemerintah. Berkaca dari potensi EBT Indonesia sebesar 418 giga watt yang berasal dari geothermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut dan hidropower.
"Kita punya 4.400 sungai yang berpotensi menghasilkan energi hijau dan 128 diantaranya sungai besar. Dekarbonisasi sektor transportasi juga dimulai dengan pembangunan mass urban transport, pembangunan green industrial park yang terbesar di dunia di Kalimantan Utara sudah kita mulai," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
