Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat 16 Agustus 2024.
Secara garis besar, rencana susunan anggaran dan program pemerintah tahun 2025 sudah tergambar.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan, terdapat sejumlah harapan dari dunia usaha dan juga masyarakat, terkait pemerintahan tahun depan.
Baca Juga: Jokowi Bentuk Badan Gizi Nasional, Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis
Di antaranya, masyarakat mempunyai harapan besar agar politik anggaran dan kebijakan fiskal tidak menambah beban terhadap daya beli masyarakat yang sedang cenderung turun.
“Sedangkan sisi dunia usaha mempunyai beberapa harapan. Pertama, agar pemerintah lebih melibatkan private sector (swasta) dalam menyusun kebijakan teknis, atau sejalan dengan konsep meaningful participation,” tutur Ajib dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/8).
Harapan kedua, pemerintah harus menerapkan prinsip belanja yang berkualitas, bukan hanya asal belanja (spending better, bukan better to spending).
Ketiga, pemerintah diharapkan mendorong kebijakan yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan.
Baca Juga: Jokowi: Yield SBN 10 Tahun Naik Jadi 7,1% dalam RAPBN 2025
Sebagaimana yang sudah diketahui, secara garis besar, dalam RAPBN 2025 belanja negara mencapai Rp 3.613,1 triliun, dengan struktur penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.
Kemudian, untuk menambal defisit belanja, RAPBN 2025 didesain untuk menarik hutang setara dengan 2,53% Produk Domestik Bruto (PDB), kisaran Rp 642,6 triliun.
Ajib turut mencermati susunan RAPBN tersebut, terutama karena ini adalah tahun pertama transisi ke pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Dari sisi belanja, anggarannya tercatat meningkat 9,3% bila dibandingkan dengan tahun ini. Salah satunya karena scaring effect pandemi covid-19, juga karena utang negara selama tiga tahun pandemi bertambah lebih dari Rp 2.100 triliun. pun dengan utang jatuh tempo pembayaran bertahap, tahun 2025 ini akan menggerus APBN sebesar Rp 800,33 triliun.
Termasuk program populis dari pemerintahan Prabowo-Gibran berupa makan bergizi gratis, membutuhkan alokasi yang cukup signifikan dalam pos pengeluaran ini. Kondisi inilah yang di antaranya membuat belanja negara cukup meningkat.
Sementara itu, Ajib menilai rencana target perpajakan yang diperkirakan mencapai Rp 2.490,9 triliun juga cukup menantang.
Baca Juga: Dana Transfer Ke Daerah Direncanakan Naik Jadi Rp 919,9 Triliun dalam RAPBN 2025
Setidaknya kata Ajib, terdapat tiga hal yang perlu dikritisi secara konstruktif dalam memperoleh penerimaan perpajakan tahun depan. Pertama, isu menaikkan tax ratio yang cukup agresif, yang potensi kontraproduktif dengan kegiatan perekonomian.
Kedua, isu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% seperti yang tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang akan menekan daya beli masyarakat.
Ketiga adalah wacana ekstensifikasi cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang akan menambah beban dunia usaha, baik sektor korporasi dan juga UMKM.
Selanjutnya, di sektor PNBP, Ia berharap pemerintah lebih fokus dengan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga bisa lebih mendorong efisiensi dan lebih menjalankan good corporate governance (GCG).
“Sehingga kontribusi dividen ke negara lebih maksimal. Setelah itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) harus lebih selektif dan prudent,” ungkapnya.
Baca Juga: Asumsi Rupiah Tahun Depan di Rp 16.100 per Dolar AS, Berapa Posisi Sekarang?
Data acuan 2023, BUMN menyetor dividen sebesar Rp 82,06 triliun dan kemudian ditarik dalam bentuk PMN pada tahun 2024 sebesar sekitar Rp 27 triliun, sehingga dinilai belum menjadi pencapaian yang ideal.
Ini karena kontribusi bersih seluruh BUMN ke negara kisaran Rp 55 triliun, dibandingkan dengan total seluruh nilai aset BUMN yang mencapai Rp 10.000 triliun.
“Kalau pemerintah bisa menaikkan standar angka return on asset (RoA) BUMN, maka kontribusi terhadap negara bisa ditargetkan naik lebih signifikan,” tambahnya,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
