kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.461.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.130   40,00   0,26%
  • IDX 7.697   -47,60   -0,61%
  • KOMPAS100 1.196   -13,16   -1,09%
  • LQ45 960   -10,60   -1,09%
  • ISSI 231   -1,75   -0,75%
  • IDX30 493   -3,97   -0,80%
  • IDXHIDIV20 592   -5,69   -0,95%
  • IDX80 136   -1,30   -0,95%
  • IDXV30 143   0,32   0,23%
  • IDXQ30 164   -1,28   -0,77%

Bank Dunia: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Tak Efektif Atasi Stunting


Rabu, 26 Juni 2024 / 15:00 WIB
Bank Dunia: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Tak Efektif Atasi Stunting
Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). Bank Dunia: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Tak Efektif Atasi Stunting.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Dunia turut menyoroti terkait program makan siang atau bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. 

Hasil kajiannya menyimpulkan, program makan di sekolah tersebut memang populer di berbagai negara. Akan tetapi, Bank Dunia menegaskan, program tersebut tidak efektif untuk mengatasi stunting.

Dalam laporan terbaru Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024, Bank Dunia menyampaikan, program makanan di sekolah mempunyai beberapa tujuan peningkatan kesehatan dan gizi, peningkatan kehadiran dan pembelajaran, serta perlindungan sosial.

Akan tetapi, sehubungan dengan gizi, program makan di sekolah tidak dirancang untuk berdampak pada stunting, karena makanan tersebut tidak ditargetkan untuk 1.000 hari pertama kehidupan.

Baca Juga: Pinsar Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

“Namun, makanan di sekolah mungkin berdampak pada keragaman pola makan dan anemia pada anak-anak yang bersekolah, meskipun hal ini bergantung pada komoditas spesifik yang ditawarkan,” mengutip laporan tersebut, Rabu (26/5).

Secara umum, pemberian makanan di sekolah bisa efektif jika ada kekhawatiran terhadap ketahanan pangan. Untuk mencapai hasil gizi yang lebih baik, lebih dari 80% program makanan sekolah nasional menggabungkan makanan dengan penyediaan intervensi kesehatan dan gizi sekolah.

Misalnya suplementasi mikronutrien, obat cacing, kurikulum pendidikan kesehatan/gizi, intervensi kebijakan kesehatan sekolah untuk meningkatkan hasil kesehatan dan membantu memastikan saling melengkapi dengan intervensi stunting yang ditujukan pada 1000 hari pertama.

Di samping itu, Bank Dunia juga menyampaikan, makanan di sekolah juga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima manfaat, dampak yang paling besar terjadi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dimana pengeluaran untuk makanan mewakili bagian yang lebih besar dari pendapatan rumah tangga.

Baca Juga: Pergerakan Rupiah dan Keberlanjutan Fiskal

Lebih lanjut, Bank Dunia menambahkan, program makan di sekolah akan paling efektif jika disandingkan dengan intervensi pendidikan, kesehatan, dan gizi lainnya, serta jaring pengaman dasar.

“Oleh karena itu, penerapan atau perluasan program ini tidak boleh mengorbankan belanja yang lebih rendah atau perhatian pada intervensi modal manusia penting lainnya,” tulis laporan tersebut.

Untuk diketahui, anggaran makan siang gratis telah disepakati dengan DPR RI sebesar Rp 71 triliun pada 2025 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan sudah berkomunikasi dengan tim pemerintahan Prabowo-Gibran soal program anggaran makan bergizi gratis akan sesuai dengan RAPBN 2025.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Bebani APBN

“Angka Rp 71 triliun bukan merupakan kelompok on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” tutur Sri Mulyani. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×