kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.183
  • EMAS682.000 0,44%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Hapus dualisme pengelolaan KPBPB Batam, anggota komisi VI DPR minta serahkan ke pemda

Rabu, 22 Mei 2019 / 15:37 WIB

Hapus dualisme pengelolaan KPBPB Batam, anggota komisi VI DPR minta serahkan ke pemda
ILUSTRASI. BP Batam

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Batam.

Hal itu untuk menghapus dualisme pengelolaan KPBPB Batam. Sebelumnya pengelolaan, pengembangan, dam pembangunan KPBPB Batam dilakukan oleh otorita Batam yang berubah nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam.


"Dualisme ini harus dihentikan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemda Batam," ujar Wakil Ketua Komisi VI Inas Nasrullah Dzubir saat dihubungi kontan.co.id, Rabu (22/5).

Inas bilang Pemda Batam memiliki kewenangan yang berkaitan dengan fungsi BP Batam. Oleh karena itu kehadiran BP Batam akan menjadi tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, pengembangan Batam pun dinilai belum dilakukan secara maksimal. Hal itu memperlihatkan kurangnya kinerja BP Batam. "Selama ini juga tidak ada perkembangan signifikan yang dilakukan oleh BP Batam," terang Inas.

Sementara itu, berbeda dengan Inas, DPRD Kepulauan Riau (Kepri) mengirimkan surat kepada presiden Joko Widodo. Pada surat tersebut DPRD menerangkan terkait dualisme kepemimpinan Batam.

Padahal, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam suratnya bilang kedua lembaga memiliki tupoksi berbeda. Selain itu bentuk pertanggungjawaban kedua instansi tersebut pun berbeda. "Pertanggungjawaban Pemda Batam dengan DPRD Batam, sementara BP Batam dengan Komisi VI DPR," jelas Jumaga.

Jumaga juga mengungkapkan sejumlah lembaga telah menyurati pemerintah. Surat tersebut ditujukan agar pemerintah tidak melanjutkan pengangkatan walikota Batam ex-officio kepala BP Batam.

Hal itu dapat memicu terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan aset. Pasalnya walikota merupakan jabatan politik sementara BP Batam dalam persyaratannya harus terpisah dari kegiatan politik praktis.


Reporter: Abdul Basith
Editor: Yoyok
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0003 || diagnostic_api_kanan = 0.0722 || diagnostic_web = 0.2702

Close [X]
×