Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa (UE) berpotensi menghadapi tekanan menjelang berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) pada awal Januari 2027.
Pasalnya, jika perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diperkirakan berlaku efektif sepenuhnya pada kuartal I 2027, saat fasilitas GSP telah berakhir, maka ekspor Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif bea masuk umum atau most favoured nation (MFN).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, terdapat potensi ekspor senilai US$ 5,6 miliar yang terdampak apabila fasilitas GSP berakhir sebelum IEU-CEPA berlaku efektif. Nilai tersebut setara dengan sekitar 44% dari total ekspor Indonesia yang selama ini memperoleh fasilitas preferensi tarif GSP Uni Eropa.
Baca Juga: RI dan China Sepakati Investasi US$ 71,8 Miliar, Berikut Daftarnya
Dengan risiko tekanan tersebut, pemerintah berupaya mempercepat proses penandatanganan dan ratifikasi IEU-CEPA agar eksportir Indonesia tidak kehilangan fasilitas tarif preferensial di pasar Eropa.
"Pada saat bersamaan GSP dengan Eropa itu akan berakhir. Nah, CEPA kita, Indonesia-EU CEPA, itu sebentar lagi akan ditandatangani. Tapi, kita minta kepada pihak EU itu untuk bisa lebih cepat," ujar Dradjad kepada awak media di kantornya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pemerintah juga telah meminta dukungan Jerman untuk mempercepat proses tersebut. Pasalnya, apabila IEU-CEPA belum berlaku sementara GSP sudah berakhir, eksportir Indonesia harus kembali menghadapi tarif MFN Uni Eropa.
Adapun produk ekspor yang berpotensi terdampak meliputi kelapa sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, garmen, hingga alas kaki.
Baca Juga: Beban Klaim JKN Lampaui Iuran, Pemerintah Suntik Rp 20 Triliun ke BPJS Kesehatan
Dradjad menjelaskan, kembalinya produk Indonesia ke tarif MFN akan meningkatkan biaya masuk atau landed cost produk di pasar Eropa.
Kondisi ini berpotensi menggerus daya saing eksportir Indonesia karena mereka harus memilih antara menanggung kenaikan biaya, menekan margin keuntungan, atau meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada pembeli.
Di sisi lain, importir Eropa juga berpeluang meninjau kembali harga, volume pembelian, hingga sumber pemasok. Hal ini membuka peluang bagi negara pesaing yang masih memperoleh fasilitas tarif preferensial untuk merebut pangsa pasar produk Indonesia.
"Jadi, kita akan kehilangan pasar kalau kita tidak siap," tegasnya.
Meski demikian, Dradjad belum merinci besaran kenaikan tarif yang akan ditanggung masing-masing produk apabila fasilitas GSP berakhir. Pasalnya, tarif MFN yang berlaku berbeda-beda untuk setiap jenis produk.
Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan skema tarif tersebut tetap akan mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.
Baca Juga: Ekonom Sebut Insentif Pajak Danantara Mengandung Unsur Subsidi, Ini Alasannya
"Intinya pemerintah sudah menyiapkan, kita berusaha mempercepat supaya EU CEPA segera diteken, ya, diratifikasi. Tapi pemerintah mempercepat, kalau swasta tidak siap, ya nanti efeknya tentu akan dirasakan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah tengah mempercepat penyelesaian IEU-CEPA untuk mengantisipasi berakhirnya fasilitas GSP Uni Eropa bagi Indonesia.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Airlangga dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Brussels, Belgia, dan London, Inggris, pada 19-25 November 2026. Salah satu agenda utamanya adalah menandatangani naskah perjanjian IEU-CEPA yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 di Brussels.
Setelah seluruh prosedur hukum domestik kedua pihak diselesaikan, IEU-CEPA ditargetkan berlaku penuh pada kuartal I 2027.
Airlangga menjelaskan, salah satu manfaat utama IEU-CEPA adalah memperluas akses pasar Indonesia melalui pengurangan tarif bea masuk. Sebanyak 90,4% pos tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan langsung menikmati bea masuk 0% setelah perjanjian berlaku penuh.
Sementara itu, sebanyak 8,37% pos tarif lainnya akan mengalami penurunan tarif secara bertahap dalam rentang tiga hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ). Adapun 1,2% pos tarif tetap mengikuti tarif umum atau MFN karena masuk kategori produk sensitif.
Melalui kesepakatan tersebut, produk unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan diharapkan semakin kompetitif untuk menembus pasar 27 negara anggota Uni Eropa.
"IEU-CEPA bukan sekadar kesepakatan perdagangan, melainkan jembatan strategis untuk memperkuat kemitraan industri Indonesia dan Uni Eropa. Kita ingin kesepakatan ini mampu mendorong investasi produktif, meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat industri nasional, serta menciptakan pekerjaan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)