Reporter: Gloria Fransisca | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Bukan hanya PDIP yang terbilang tidak aman meskipun memperoleh suara terbanyak. Kubu Partai Golkar selaku runner up perolehan suara hitung cepat (quick count) juga perlu bekerja keras dalam memetakan kekuatan politiknya menjelang Pilpres 2014.
Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi Golkar mengaku belum ada nama lain sebagai capres yang diusung oleh Golkar selain Aburizal Bakrie.
Ia juga meyakini isu yang berhembus bahwasanya ada kader Golkar yang siap bertarung sebagai cawapres, dinilai tidak akan memecahkan suara Golkar (10/4).
"Saya tegaskan bahwa yang berwenang untuk memutuskan calon presiden Golkar adalah Rapimnas. Satu-satunya lembaga yang berhak memutuskan hanya Rapimnas, dan sampai sekarang belum ada Rapimnas lain yang menghasilkan nama lain selain Aburizal Bakrie," tandasnya.
Harry menilai, komposisi kader Golkar yang banyak politisi mendorong setiap kader di dalamnya jika ditanya siap atau tidak menjadi presiden atau jabatan apapun, jawaban selalu akan siap.
Sehingga, munculnya saran-saran untuk mengusung nama lain dari internal Golkar sebagai capres, tidak bisa ditepis.
"Jadi, kalau ditanya adakah nama lain, setiap orang dalam Golkar bahkan bisa menegaskan dirinya sendiri siap menjadi pemimpin. Tetapi, sekali lagi, berdasarkan ketentuan Rapimnas terakhir, hasil yang dinyatakan adalah mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden," tegas Harry.
Harry berpesan, cawapres yang diperlukan Golkar adalah koalisi yang bisa berkontribusi menutupi kekurangan untuk mencapai minimal 20% atau presidential threshold.
"Saya rasa kalau waktunya sedekat ini lebih kepada hal pemenuhan persyaratan legal formal untuk meloloskan calon. Percuma jika tidak ada yang memenuhi hingga 20%," tungkasnya.
Golkar akan melihat ketentuan-ketentuan dari Rapimnas untuk mengusung cawapres dari partai lain. Harry memandang hal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan pencapresan dari Partai Golkar.
Meskipun Golkar telah meraup 14% dari hasil quick count, untuk selanjutnya mencalonkan capres dengan partai yang memiliki suara 6%, itu sudah cukup.
Jika ada pihak lain dalam internal Golkar berkoalisi sebagai cawapres dengan partai lain semisal Jusuf Kalla atau Akbar Tandjung, pencawapresan tersebut tidak akan mempengaruhi suara 14% yang berhasil dikantongi Golkar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News