Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Skema kedua, ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi atas harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Harta terkait, belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP tahun pajak 2020.
Serupa dengan alumni tax amnesty, pada skema kedua ada lima jenis tarif yang ditawarkan oleh pemerintah. Pertama, 12% atas harta yang berada di Indonesia dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan, dan/atau SBN.
Kedua, 14% atas atas harta bersih yang berada di Indonesia dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor SDA atau sektor energi terbarukan, dan/atau SBN.
Baca Juga: RUU KUP selesai, pemerintah kembali buka tax amnesty bertarif murah 1 Januari 2022
Ketiga, 12% atas harta bersih yang berada di luar negeri dengan ketentuan dialihkan ke Indo atau diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA dan SBN
Keempat, 14% atas harta bersih yang berada di luar negeri dialihkan ke Indonesia, dan tidak diinvestasikan ke usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan, dan/atau SBN. Kelima, 18% atas harta bersih yang berada di luar Indonesia yang tidak dialihkan ke Indonesia sama sekali.
Adapun, ketentuan sebelumnya dalam RUU KUP alumni tax amesty diberikan tarif sebesar 15%, namun jika diinvestasikan dalam SBN tairf lebih rendah menjadi 12,5%. Sementara, skema kedua sebesar 30%, atau 20% apabila diinvestasikan dalam SBN. Tadinya untuk skema kedua atas harta kekayaan wajib pajak hingga 31 Desember 2019 saja.
Selanjutnya: Kecuali Golkar, fraksi di DPR setuju pengenaan pajak bagi wajib pajak merugi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
