Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Sejumlah kalangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati dalam melakukan pergantian jabatan di BUMN.
Pasalnya saat ini mulai terlihat adanya gerakan sistematis dari kelompok kepentingan tertentu untuk meraih jabatan di BUMN-BUMN strategis.
Ketua Umum Garda Nawacita, Irwan Suhanto melihat adanya gerakan sejumlah kepentingan politik untuk mengobok-obok BUMN.
Hal ini terlihat dari upaya sejumlah pihak yang terus mendorong pergantian Menteri BUMN Rini Soemarno.
Kata Irwan Suhanto jangan sampai Presiden Jokowi terjebak permainan pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan BUMN sebagai alat kepentingan kelompok ataupun politik.
BUMN sebagai aset strategis harus dijauhkan dari kepentingan jangka pendek yang hanya mencari uang sesaat.
"Upaya mendiskreditkan direksi perusahaan BUMN dalam hal ini PGN dan Pelindo II oleh Adhie Massardi dalam kapasitas apa," kata Irwan Suhanto, Senin (16/11).
Menurut Irwan Suhanto, Adhie Massardi tidak usah bicara sana-sini tanpa ada kejelasan teknis prosedural naskahnya di mana.
"Kalau ada masalah, ya sampaikan saja ke Menteri atau Presiden agar tidak subjektif. Kemudian untuk kepentingan apa juga dia mem-bully, ini harus diwaspadai," ujar dia.
Garda Nawacita sebagai salah satu sayap pendukung Jokowi, lanjut Irwan Suhanto, akan terus mengawal pengelolaan BUMN secara transparan dan akuntabel.
Presiden, kata Irwan Suhanto sudah tepat tidak terlalu menghiraukan usulan Pansus Pelindo II meskipun didorong oleh PDIP, karena Presiden lebih memilih melihat dari sisi kinerjanya bukan sekadar dorongan dari pihak tertentu.
"Mengapa semua orang, termasuk Adhie Massardi seakan memiliki kewenangan menilai, kenapa seakan paling berhak menilai. Mas Adhie bilang salah satu BUMN bermasalah, itu dalam kapasitas apa, sampaikan saja ke Menteri atau Presiden, jika memang ada bukti, jangan asal bicara," tegasnya.
Irwan Suhanto khawatir, akibat pernyataan pernyataan tanpa ada basis data dan disampaikan ke publik, para direksi yang memiliki kompetensi malah kemudian terpental hanya karena isu-isu negatif yang tidak jelas sumbernya.
"Ini jelas merugikan karena direksi yang memiliki kompetensi terganggu, hanya karena isu yang tidak jelas datanya," tandasnya.
Sebelumnya, Adhie Massardi, pegiat LSM yang mengklaim kawan dekat Menko Kemaritiman Rizal Ramli berulang kali menerbitkan siaran pers yang menyudutkan sejumlah BUMN seperti Pelindo II dan PGN.
Dalam rilisnya Adhie bilang bahwa program top yang diusung oleh Rizal Ramli tidak akan berjalan jika kondisi di BUMN tak berubah.
Adhie misalnya menyebut adanya KKN di PGN terkait dugaan margin tambahan senilai USD 1-2 MMbtu kepada perusahaan swasta di Jawa Timur.
"Bisa dipastikan uang bancakan itu disetorkan kepada para petinggi negara dan politisi di Jakarta," katanya.
Dalam hal Pelindo II, Adhie juga bilang bahwa pembersihan mafia di pelabuhan sangat penting. "Sebetulnya aparat kita yang di bawah banyak yang baik. Cuma dari setingan pimpinannya bermain, ini yang membuat rumit," tulisnya.
Sayangnya, sejauh ini pernyataan-pernyataan Adhie tak didukung oleh fakta hukum yang kuat alias ada agenda tertentu di dalamnya.
"Pembentukan opini untuk menghancurkan BUMN sangat berbahaya. Banyak mafia yang sekarang ini juga nyaring ngomongin soal mafia," kata Irwan Suhanto tegas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
