Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Isu perdagangan internasional turut dibahas dalam diskusi mengenai perkembangan perkonomian global, termasuk perkonomian Amerika Serikat (AS), saat pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G-20 di Baden-Baden, Jerman, 17-18 Maret 2017.
Hal tersebut terkait dengan komunikasi kebijakan global AS yang menunjukkan perubahan sangat mendasar dengan pandangan-pandangan bahwa hubungan perdagangan dan investasi serta kerja sama multilateral adalah merugikan mereka.
Pandangan itu dinilai berbeda dengan semangat kerjasama G-20 yang dilahirkan pada saat dunia mengalami krisis keuangan global dan kemudian berhasil mengembalikan kestabilan dan makin memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
"Indonesia mengingatkan bahwa G-20 harus mampu menjaga komitmen kerjasama tersebut untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan satu negara dan berakibat buruk bagi negara lain," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang dikutip KONTAN, Senin (20/3).
Pandangan tersebut disambut positif oleh para Menteri Keuangan negara-negara G20 yang memberikan sokongannya mengenai perlunya penegasan komitmen kerjasama tersebut. Para Menteri Keuangan sepakat untuk memasukkan pernyataan mengenai perdagangan dunia.
Para Menteri menyerukan agar kesepakatan sistim perdagangan internasional dapat terus didukung. Salah satu bahasan adalah komitmen untuk menghindari devaluasi nilai tukar untuk semata-mata bertujuan kompetisi perdagangan masing-masing negara.
Sayangnya, kesepakatan mengenai pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global tidak dapat disepakati. Hasil tersebut memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia.
"Artinya negara kuat akan mendikte dan mendominasi hubungan menurut kepentingan mereka sendiri-bukan atas kepentingan bersama. Hal ini harus diantisipasi oleh Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan," tambah SriM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
