Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) heran 17 Rancangan Undang Undang (RUU) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.
Terlebih lagi pencabutan tersebut dilakukan dalam pertengahan tahun. Padahal masih ada tiga masa sidang tersisa untuk pembahasan sejumlah RUU.
"Sejak kapan evaluasi dilakukan di tengah jalan, tahun 2020 masih menyisakan tiga masa sidang sampai akhir tahun," ujar peneliti Formappi Lucius Karus dalam diskusi, Kamis (2/7).
Salah satu alasan pencabutan adalah kondisi pandemi virus corona (Covid-19). Kondisi tersebut dinilai mempersulit pembahasan RUU.
Baca Juga: Anggota Baleg DPR: RUU Cipta Kerja mengedepankan UMKM jadi penopang ekonomi
Namun, dari 17 RUU yang dicoret, omnibus law atau RUU Cipta Kerja masih terus dipertahankan pembahasan oleh DPR. Bahkan DPR juga melakukan pembahasan di tengah masa reses.
"Tentu lucu selama ini omnibus law diminta untuk ditunda, RUU KUHP, RUU Permasyarakatan, tapi DPR tidak memberikan respon justru terus membahas RUU yang ditolak masyarakat," terang Lucius.
Salah satu RUU yang dicoret dari Prolegnas prioritas adalah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) karena alasan pembahasan yang sulit. Hal itu sangat disayangkan mengingat RUU tersebut mendesak untuk disahkan.
"Ngapain jadi anggota DPR kalau tidak mampu," ujar Lucius menanggapi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
