Reporter: Abdul Basith Bardan, Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja pertama setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Presiden datang ke dua tempat di Jawa Timur, yakni di Surabaya dan Banyuwangi untuk memastikan penanganan pandemi corona Covid-19 berjalan dengan baik di wilayah ini.
Maklum saat ini Jawa Timur menjadi episentrum baru corona di Indonesia.
Berdasarkan catatan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Jumlah pasien corona d i Jawa Timur menduduki puncak tertinggi, setelah Surabaya.
Pada Kamis (25/6) total pasien positif corona di Jawa Timur mencapai 10.545, sedikit di bawah Jakarta yang pada periode yang sama mencapai 10.600 kasus.
Namun dari sisi tingkat kematian akibat corona di Jawa Timur lebih tinggi yakni mencapai 764 orang atau setara dengan 7,25% dari total kasus positif.
Sementara kematian akibat corona di Jakarta pada periode yang sama tercatat 608 orang atau 5,73% dari total kasus positif.
Karena itulah dalam kunjunga kerja di Jawa Timur, Presiden Joko Widodo mengajak serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusbandio, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
SELANJUTNYA>>>
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut kunjungan presiden di dampingi oleh pejabat provinsi maupun kepala daerah di Jawa Timur.
Pada kunjungan kerja itu Presiden menyempatkan diri untuk mendengarkan paparan Wali Kota Madiun Maidi dalam upaya penanganan virus corona di wilayahnya yakni di Kota Madiun. Maidi menyampaikan cara penanganan yang bersifat lokal melibatkan masyarkat untuk berpartisipasi dalam mencegah penyebaran dan penularan penyakit menular pernafasan ini.
Presiden memberikan ucapan selamat karena Madiun pada posisi risiko yang sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Presiden juga meminta agar daerah-daerah yang lain menerapkan strategi intervensi berbasis lokal.
"Ini betul-betul diperkuat, yaitu berkaitan dengan manajemen di kampung, desa, Rukun Warga (RW), maupun pondok pesantren. Saya kira kalau kita intervensinya berbasis lokal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Walikota akan lebih mudah untuk dikendalikan," ungkap Presiden seperti dikutip laman Setkab.go.id.
Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar setiap membuat kebijakan atau policy selalu merujuk kepada data sains dan juga saran dari saintis.
"Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar, ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemologi, minta saran dari pakar-pakar perguruan tinggi,” tutur Presiden saat memberikan arahan terkait Penanganan Covid-19, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/6).
Presiden Jokowi juga minta agar Pemerintah deerah mempersiapkan Plan A, Plan B, dan Plan C-nya, agar betul-betul terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga.
"Hati-hati, informasi yang saya terima tadi pagi dunia sudah mendekati ke 10 juta kasus positif. Hati-hati. Kita tidak ingin ikut terseret kepada angka-angka yang besar, Oleh sebab itu, perlu kita terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga,” imbuh Presiden.
Kepala Negara juga meminta untuk mengalkulasi, menghitung, dan menyiapkan antisipasi semuanya, baik rumah sakit darurat, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), kebutuhan tempat tidur, tempat tidur untuk isolasi.
"Baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rumah sakit rujukan betul-betul disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” kata Presiden.
SELANJUTNYA>>>
Presiden juga menyampaikan akan memantau terus, mengikuti, dan juga melihat data-data yang ada di Provinsi Jawa Timur.
"Kami harapkan dalam dua minggu ini betul-betul ada penurunan yang signifikan, baik R0-nya, baik Rt-nya, semuanya kita harapkan bisa turun sehingga kita bisa masuk ke sebuah tatanan normal baru dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa," tandas Presiden.
- Penyaluran Bansos
Pada kesempatan itu, Presiden juga menitipkan pesan terutama untuk Bupati/Wali Kota, selain urusan kesehatan juga minta dipantau dan dilihat yang berkaitan dengan bansos jangan sampai ada yang tercecer.
"Kalau ada yang tercecer tolong diatasi oleh provinsi, Gubernur atau oleh Wali Kota di tingkat kota atau oleh Bupati di tingkat kabupaten sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan betul-betul bisa mendapatkan," tuturnya.
Berkaitan dengan stimulus ekonomi, Presiden menjelaskan agar Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga harus berpikiran untuk masuk ke sini.
"Dari nasional dari pusat ada, tapi kalau dari daerah juga ada ini akan jauh lebih baik. Selain untuk menyiapkan anggaran untuk stimulus ekonomi di APBD," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta yang berkaitan dengan belanja APBD ini dipercepat baik belanja-belanja modal, belanja barang segera dilakukan agar terjadi percepatan pertumbuhan di tingkat masyarakat.
Apresiasi Kepala Negara juga disampaikan terkait kemampuan perusahaan untuk melakukan kecepatan pergeseran, menggeser situasi dari yang sebelumnya tidak memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) kemudian digeser memproduksi APD dan masker.
Artinya, secara cepat pengusaha bisa menyesuaikan dari kebutuhan pasar yang ada.
"Kami harapkan saya juga baru kemarin mendapat informasi bahwa Indonesia sekarang telah mampu memproduksi kurang lebih 17 juta APD setiap bulannya," jelasnya.
Presiden mengakui, sudah sejak minggu yang lalu telah memberikan dorongan agar kebutuhan di dalam negeri dicukupi kurang lebih 5 juta dan sisanya bisa diekspor, baik itu APD maupun masker.
"Nanti kalau ada waktu saya enggak tahu, saya ingin berkunjung ke Probolinggo ini ya di Kepanjen," kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
