Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri menilai Pemerintah Indonesia masih menomorduakan penanganan kesehatan masyarakat.
Cara termudah melihatnya nampak dari alokasi anggaran kesehatan yang menurun pada tahun anggaran tahun depan.
"Sadarilah bahwa kita kikir terhadap anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan hanya 3 persen dari PDB, cuma lebih tinggi dari Laos," ujar Faisal dalam Diskusi Pakar Health Outlook 2021, Jumat (18/12).
Dibandingkan negara lain, kata Faisal, porsi anggaran kesehatan Myanmar sebesar 4,7 persen dari PDB, Filipina 4,4 persen, sementara Thailand 3,7 persen dari PDB, dan India 3,5 persen.
Di Indonesia, anggaran kesehatan tahun depan sebesar Rp 169 triliun, turun dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 212,5 triliun.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Jumat (18/12): Bertambah 6.689 kasus baru, patuhi selalu 3 M
Kata Faisal, alokasi anggaran ini menunjukkan tidak ada komitmen pemerintah dalam menangani masalah kesehatan. Padahal, pandemi virus corona atau Covid-19 belum berakhir. "Jadi kesehatan memang nomor dua, tidak ada komitmen," katanya Faisal.
Faisal lantas membandingkan kenaikan belanja infrastruktur yang naik dari Rp 281,1 triliun menjadi Rp 414 triliun. Angka ini dua kali lipat dari anggaran kesehatan.
Rendahnya anggaran kesehatan negara membebani kantong masyarakat. Sebab, kata Faisal, pengeluaran untuk kesehatan masyarakat menjadi tinggi. Di Indonesia, kata Faisal, pengeluaran masyarakat35 persen atau sekitar sepertiga dari total pengeluaranya.
Ia kemudian membandingkan pengeluaran masyarakat Indonesia dengan besaran pengeluaran warga Thailand yang masyarakatnya hanya perlu merogoh kocek untuk kesehatan setara 11 persen dari pengeluarannya.
Baca Juga: Tak antre, ini cara daftar tes corona di bandara Soekarno Hatta lewat aplikasi e-HAC
Adapun penduduk Afrika Selatan, pengeluarakan kesehatan masyarakat hanya 7,8 persen dari pengeluaranya.
Dengan begitu, pendapatan masyarakat bisa dipakai untuk belanja lain-lain. “Jadi Indonesia sudah miskin, rakyatnya juga harus mengeluarkan lebih banyak untuk kesehatan," kata dia.
Merujuk keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya, anggaran kesehatan tahun 2021 memang turun dibandingkan dengan anggaran tahun 2020.
Sebab, pada tahun 2020 ini, anggaran sebagian untuk belanja sekali jadi seperti peningkatan kapasitas rumah sakit hingga penyediaan tes swab. Proyeksinya, belanja kesehatan juga akan menurun.
Meski begitu, kata Ani panggilan karib bendahara negara ini, jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp 113,6 triliun.
Tahun depan, anggaran kesehatan adalah 6,2% dari APBN 2020, lebih tinggi dari kewajiban yang tercantum dalam UU Kesehatan yang diamanatkan 5% dari APBN.
Anggaran kesehahatan tahun 2021 tetap difokuskan untuk penanganan pandemi, termasuk program vaksinasi.
Baca Juga: Silakan dipilih, berikut lokasi dan biaya rapid test antigen di Jakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
