Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, terdapat beberapa catatan mengenai evaluasi kinerja menteri di bidang ekonomi selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Pertama, terdapat ketimpangan yang terus meningkat selama 2 tahun Presiden Joko Widodo menjabat ini sudah sangat membahayakan karena jumlah orang kaya yang terus meningkat. Sementara orang yang menjadi pengangguran baru meningkat,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (22/10).
Bhima menyebut, ketimpangan tersebut tidak hanya karena pandemi Covid-19, melainkan karena juga kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah seperti, insentif perpajakan yang tidak tepat sasaran, juga beberapa kebijakan perlindungan sosial yang terlambat diberikan selama pandemi juga sangat mempengaruhi.
Tercatat, jumlah orang kaya baru naik 65 ribu, tingkat rasio gini khususnya di perkotaan mencapai 0,4. Menurutnya ketimpangan ini adalah suatu hal yang harus diwaspadai, sebab ketimpangan yang terlalu melebar akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik dalam waktu yang cukup panjang.
Baca Juga: Bukan hanya nilai tambah, ini keutamaan pabrik biodiesel menurut Jokowi
Kedua, terdapat juga penambahan utang yang secara agresif, yakni rasio utang meningkat namun tidak disertai dengan belanja yang produktif. Sebab menurut Bhima telah terjadi kenaikan belanja barang dan pegawai antara 2021 dibandingkan 2019.
Ketiga, mengenai prioritas pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Menurutnya selama masa pandemi pembangunan yang seharusnya ditunda dan alokasi anggarannya diberikan untuk penanganan pandemi, justru pemerintah terus mendorong alokasi belanjanya untuk infrastruktur.
“Bahkan ada penjaminan kereta cepat Jakarta-Bandung dari dana SILPA, yang sebenarnya harusnya dilakukan secara Business to Business. Ini menjadi satu catatan penting yang harus diperbaiki pemerintah,” kata Bhima.
Keempat, mengenai pertumbuhan ekonomi, Bhima mengatakan pemulihan ekonomi semasa pandemi tidak solid. Sebab pada Kuartal II 2021 pemerintah terlalu terburu-buru melakukan pelonggaran ekonomi, sehingga pada kuartal II ekonominya tumbuh 7,07%, kemudian setelah itu muncul gelombang ke 2 penularan Covid-19 yang mengakibatkan penularan Covid-19 kembali meningkat.
Kelima, mengenai koordinasi kebijakan ekonomi yang tidak jelas, sebab peran-peran yang harusnya diisi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian malah dikerjakan oleh kementerian lainnya. Sementara Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) malah dialihtangankan oleh Kemenko Perekonomian bukan di bidang yang terkait dengan kesehatan, sehingga terdapat koordinasi yang bingung.
Lebih lanjut, Bhima mengatakan, 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi tantangannya memang tidak mudah, terlebih karena adanya pandemi Covid-19. Menurut Bhima yang bisa diukur, salah satu pencapaiannya adalah kecepatan respon pemerintah dalam melakukan penyaluran stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang perlu dilihat adalah porsinya.
“Beberapa negara di Asia tenggara seperti Malaysia dan Singapura, bisa menyediakan sampai 10% porsi stimulus terhadap PDB, sementara Indonesia ada di kisaran 4%-5% dari PDB. Ini juga berkaitan dengan ruang fiskal terbatas dan efek penerimaan perpajakan yang cukup rendah hanya 8,3% pada 2020,” jelas Bhima.
Kemudian, beberapa program juga terus mengalami penyesuaian dan pemerintah juga terus belajar. Misalnya seperti bantuan sembako yang ternyata masih banyak data yang belum terverifikasi dan salah sasaran juga integrasi aturan kementerian yang membuat bingung pejabat pelaksana dan pemerintah daerah. Sehingga, Bhima bilang permasalahan koordinasi perlu dibenahi kembali.
Selain itu Bhima juga mengapresiasi terhadap respon cepat pemerintah terhadap korupsi bansos yang semula berbentuk sembako kini berubah menjadi bantuan sosial tunai, sehingga mekanismenya bisa mudah diawasi.
Apresiasi selanjutnya adalah mengenai, kinerja pemerintah dalam menurunkan angka Covid-19 juga mengenai percepatan vaksinasi ke seluruh daerah. Pun mengenai harga komoditas yang naik sehingga bisa membantu ekspor dan surplus perdagangan yang cukup besar. Sehingga di era Presiden Jokowi ini, Indonesia bisa merasakan bonanza komoditas yang bisa membantu pemulihan ekonomi Indonesia.
Dalam kurun 2 tahun ini, Bhima juga turut mengapresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena, kementerian tersebut telah melakukan kecepatan untuk konsolidasi dan restrukturisasi sejumlah BUMN yang bermasalah. Selain itu, Disusul juga oleh Kementerian Perdagangan yang juga mampu memanfaatkan momentum pemulihan untuk mendorong kinerja ekspor.
Selanjutnya: Peringati Hari Santri, Jokowi dorong santri jadi entrepreneur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
