kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ahok bukan Direktur Utama Pertamina, Erick Thohir punya alasan tersendiri


Selasa, 26 November 2019 / 04:43 WIB
Ahok bukan Direktur Utama Pertamina, Erick Thohir punya alasan tersendiri
ILUSTRASI. Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga (tengah) menjawab pertanyaan para wartawan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan alasan Erick Thohir tak menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut Arya, Erick Thohir lebih menginginkan posisi direktur utama Pertamina diisi oleh orang yang lebih paham dunia minyak dan gas.

“Karena kita butuh juga yang direksi dan dirutnya sudah paham dengan bisnisnya,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Arya menambahkan, Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai integritas yang tinggi dalam melakukan pengawasan.

“Pertamina ini harus kencang, jadi butuh pengawasan, kemampuan Pak Ahok,” kata Arya.

Baca Juga: Ahok sadar mafia migas dan tingginya impor minyak jadi tantangan Pertamina

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengharapkan sejumlah hal lewat penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Arya Sinulingga bilang kehadiran Ahok diharapkan mampu mengurangi impor BBM Pertamina.

"Entah lewat pembangunan kilang, pengembangan B30 ataupun pengembangan EBT," tutur Arya ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Senin (25/11).

Masih menurut Arya, Kementerian BUMN mengharapkan fungsi dan tugas komisaris dapat benar-benar dilaksanakan.

Adapun, komisaris Pertamina yang baru ditugaskan untuk melakukan pengawasan harian dan menjadi perpanjangan tangan Kementerian BUMN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama (Komut) Pertamina menuai pro kontra di publik.

Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman, misalnya, berpendapat Ahok yang merupakan seorang eksekutor lebih cocok menjadi direktur utama. Sementara tugas komisaris bukan di operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.

Meski demikian, Ferdy menyebut bahwa nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.

Baca Juga: Rudiantara dirut PLN, Kementerian BUMN: Tunggu kepulangan Menteri

"Meskipun komut, para mafia harus hati-hati karena penunjukan Ahok adalah upaya Jokowi berperang melawan mafia migas yang sudah lama bercokol di Pertamina," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019).

Ahok sendiri telah mengambil SK pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di Kantor Kementerian BUMN. Ia meminta bantuan dari masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan plat merah itu.

Baca Juga: Menyusul Ahok, Susi dan Jonan akan jadi petinggi di BUMN?

Menurut Ahok, masyarakat bisa membantu dirinya mengawasi Pertamina dengan cara memberikan laporan jika melihat adanya masalah di perusahaan minyak milik negara tersebut.

“Kita harapkan semakin banyak pengaduan, semakin banyak yang melapor, akan mendorong kami melakukan pengawasan yang lebih baik, karena enggak mungkin bisa ngawasin tanpa informasi (dari masyarakat),” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta.

Kemunculan kembali Ahok dalam politik memang banyak ditunggu sebagian masyarakat. Meski jabatan komisaris utama di Pertamina bukan jabatan politis, tapi penunjukan Ahok dipandang sebagai langkah awal come back

Ahok pernah bekerja sama memimpin DKI Jakarta dengan Joko Widodo (Jokowi). Ketika Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ahok menjadi wakil gubernur.

Setelah Jokowi melenggang ke Istana, Ahok menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Gaji direksi dan komisaris Rp 3,2 miliar per bulan, ini penjelasan Pertamina

Namun, karier politiknya terhenti setelah salah satu pidatonya memancing kehebohan nasional. Ahok mendekam di balik jeruji penjara setelah diputus bersalah oleh pengadilan atas dakwaan penodaan agama.

Kehebohan waktu itu menjadi salah satu alasan Serikat Pekerja Pertamina saat ini menentang pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Ahok menganggap orang-orang yang menentangnya belum mengenalnya. 

“Ya dia (SP Pertamina) belum kenal saya kan. Dia enggak tau saya sudah lulusan S3 dari Mako Brimob,” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×