Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Adapun, komisaris Pertamina yang baru ditugaskan untuk melakukan pengawasan harian dan menjadi perpanjangan tangan Kementerian BUMN.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama (Komut) Pertamina menuai pro kontra di publik.
Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman, misalnya, berpendapat Ahok yang merupakan seorang eksekutor lebih cocok menjadi direktur utama. Sementara tugas komisaris bukan di operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.
Meski demikian, Ferdy menyebut bahwa nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.
Baca Juga: Rudiantara dirut PLN, Kementerian BUMN: Tunggu kepulangan Menteri
"Meskipun komut, para mafia harus hati-hati karena penunjukan Ahok adalah upaya Jokowi berperang melawan mafia migas yang sudah lama bercokol di Pertamina," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019).
Ahok sendiri telah mengambil SK pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di Kantor Kementerian BUMN. Ia meminta bantuan dari masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan plat merah itu.
Baca Juga: Menyusul Ahok, Susi dan Jonan akan jadi petinggi di BUMN?
Menurut Ahok, masyarakat bisa membantu dirinya mengawasi Pertamina dengan cara memberikan laporan jika melihat adanya masalah di perusahaan minyak milik negara tersebut.
“Kita harapkan semakin banyak pengaduan, semakin banyak yang melapor, akan mendorong kami melakukan pengawasan yang lebih baik, karena enggak mungkin bisa ngawasin tanpa informasi (dari masyarakat),” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta.
