kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

Enggan Komentari Putusan MK, Jokowi: Nanti Bisa Disalah Mengerti


Senin, 16 Oktober 2023 / 20:22 WIB
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan komentar soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan komentar soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Jokowi tak mau berkomentar soal keputusan MK lantaran tidak ingin komentarnya justru dianggap mencampuri kewenangan dari yudikatif.

"Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK. Nanti bisa disalah mengerti, seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif," kata Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/10).

Baca Juga: Terbuka Bagi Gibran: MK Putuskan Pengalaman Kepala Daerah Bisa Maju Capres Cawapres

Menurut Jokowi, hasil putusan tersebut dapat langsung ditanyakan kepada MK sendiri. Jokowi bahkan menyebut, pakar hukumlah yang dapat menilai dari hasil putusan MK tersebut.  

*Ya mengenai putusan MK silahkan ditanyakan ke MK. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya," jelasnya. 

Putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres sebelumnya diisukan untuk melancarkan jalan Walikota Solo yang juga putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming  menjadi cawapres. 

Mengenai akankah nantinya Gibran akan maju menjadi cawapres usai adanya putusan MK tersebut, Jokowi menegaskan, penentuan pasangan capres dan cawapres dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

"Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik itu wilayah parpol, dan saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres," tegasnya.

Baca Juga: MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa, Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Maju Capres-Cawapres

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×