Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.165
  • SUN95,68 0,00%
  • EMAS663.000 -1,19%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Elsam meminta otoritas perlindungan data pribadi tetap independen

Kamis, 20 Desember 2018 / 16:16 WIB

Elsam meminta otoritas perlindungan data pribadi tetap independen
ILUSTRASI. FESTIVAL MEDIA DIGITAL PEMERINTAH

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar meminta otoritas Perlindungan Data Pribadi (PDP) tetap independen.

Hal itu menanggapi rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuat otoritas PDP. Wahyudi bilang otoritas tersebut harus berada di luar pemerintah. "Otoritas ditambahkan pada komisi yang sudah ada seperti Komisi Informasi (KI)," ujar Wahyudi saat diskusi Rancangan Undang Undang (RUU) PDP, Kamis (20/12).

Nantinya KI dibentuk dua kamar dengan komisioner yang berbeda sehingga urusan PDP dapat dilakukan terpisah. Hal itu dikarenakan terdapat perbedaan antara mengurus PDP dengan data biasa. Namun, pemisahan kewenangan tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin. Wahyudi bilang hal serupa juga diterapkan di beberapa negara seperti Inggris dan Meksiko.

Selain itu, untuk menjaga independensi, pemilihan komisioner juga perlu menjadi perhatian. Sebelumnya pemilihan komisioner di Indonesia harus melalui DPR sehingg dikhawatirkan terdapat intervensi politik dalam pelaksanaannya. "Itu bisa dilakukan dengan perubahan mekanisme seleksi, buat mekanisme tanpa DPR," terang Wahyudi.

Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berencana membuat otoritas PDP di bawah Kemkominfo. Hal itu dinai Elsam akan menghilangkan independensi dari lembaga tersebut. Pasalnya pemerintah juga merupakan pengelola data. Sehingga saat terjadi kenocoran data di pemerintah, pemerintah tidak mungkin melakukan pelaporan atau penanganan sendiri.

Sementara itu DPR masih belum menentukan kedudukan yang tepat bagi otoritas PDP. Hal itu menunggu pembahasan RUU PDP yang akan menjadi landasan. "Nanti akan kita bahas dalam pembahasn RUU PDP," jelas Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha saat dihubungi Kontan.co.id.

Meski begitu PDP yang bersifat lintas sektor perlu menjadi peehatian. Hal itu membuat penyelesaian masalah PDP tidak dapat dilakukan oleh hanya satu sektor Kementerian.

 


Reporter: Abdul Basith
Editor: Azis Husaini
Video Pilihan

Tag
TERBARU
Rumah Pemilu
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = 0.0461 || diagnostic_web = 0.4036

Close [X]
×