Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022 mencapai 5,72% secara tahunan atau year on year (yoy).
Pencapaian kinerja pertumbuhan di kuartal III-2022 menunjukkan perekonomian Indonesia kian menguat dan menuju ke arah pemulihan.
Hanya saja konsumsi pemerintah di kuartal III-2022 mengalami kontraksi -2,88% secara tahunan (yoy). Padahal, konsumsi pemerintah menjadi salah satu sebagai penyumbang utama yang memberikan andil 7,57% kepada Produk Domestik Bruto.
"Pertumbuhan di seluruh komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan, kecuali konsumsi pemerintah kontraksi 2,88%," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (7/11).
Baca Juga: Menko Airlangga Yakin Indonesia Akan Siap Hadapi Ancaman Resesi Global
Margo mengatakan, penurunan konsumsi pemerintah tersebut lantaran turunnya realisasi belanja barang dan jasa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PNBP).
Hanya saja, hal tersebut tidak terlalu menghambat pertumbuhan ekonomi karena memberikan andil terbesar keempat kepada PDB.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman mengatakan, konsumsi pemerintah di tahun ini terus berada di zona merah.
Pada kuartal II-2022, konsumsi pemerintah juga mengalami kontraksi -5,24% yoy, sementara pada kuartal I-2022 tercatat kontraksi sebesar -7,74% yoy.
Rizal mengatakan, realisasi APBN untuk belanja barang dan jasa hingga September 2022 turun dibandingkan dengan tahun 2021.
Baca Juga: Menko Airlangga Optimistis Indonesia Tahan Hadapi Potensi Resesi Global
Untuk itu, dirinya menilai bahwa konsumsi pemerintah tidak menjadi gas pertumbuhan namun justru menjadi rem. Hingga September 2022, realisasi sangat rendah yakni 61,61% atau lebih rendah dari September 2021 yang sebesar 65,7%.
"Ini bukan mengegas malahan, malah mengerem dan ternyata ini berada di zona merah terus atau negatif terus," ujar Rizal dalam konferensi pers Indef: Waspada Perlambatan Ekonomi Akhir Tahun, Selasa (8/11).
Oleh karena itu, Rizal mengatakan bahwa peran APBN sebagai shock absorber dalam mempertahankan stabilitas dan pemulihan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi harus dioptimalkan, khususnya realisasi alokasi anggaran PC PEN untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi di kuartal IV-2022.
Baca Juga: Kredit Tanpa Agunan Andalkan Karyawan
"Selama ini konsumsi pemerintah pada saat merealisasikan APBN terutama untuk belanja barang dan jasa ternyata semakin menurun," katanya.
Selain itu, penyerapan juga perlu ditingkatkan hingga mencapai 100% dengan akurasi sasaran yang membaik khususnya bantuan sosial dan perlindungan sosial terhadap masyarakat kelas bawah dan menengah yang mengalami tekanan inflasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
