Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
Untuk itu, sosialisasi mengenai protokol kesehatan Covid-19 perlu dilakukan dengan lebih gencar lagi. Di dalam hal ini, maka pemerintah juga perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat agar ada kesadaran bersama untuk melakukan tindakan pencegahan.
Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah telah melebarkan defisit sampai dengan 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melancarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Ekspansi pabrik Saraswanti Anugerah Makmur (SAMF) tidak terdampak pandemi Covid-19
Riza melihat, efektivitas dari pelebaran defisit tersebut akan bergantung pada implementasi belanja yang dilakukan pemerintah. Utamanya, adalah dalam bentuk stimulus ekonomi.
"Sejauh ini, pemerintah nampaknya masih belum menunjukkan pola yang berbeda dari biasanya, kecuali program penanganan Covid-19 yang di dalmnya termasuk bantuan sosial (bansos), kesehatan, PEN dan sebagainya. Itu pun masih banyak kendalanya," kata Riza.
Sebenarnya, keseluruhan program untuk penanganan Covid-19, termasuk PEN, bisa menahan resesi jika implementasinya bisa dilakukan dengan baik. Jadi diharapkan program tersebut bisa membantu pemerintah, baik dari sisi konsumsi maupun produksi.
"Apakah itu membantu tingkat konsumsi, membantu menahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maupun membantu UMKM dan bisnis agar bisa terus berjalan sekaligus mengatasi pandemi," kata Riza.
Baca Juga: Soal sanksi pelanggar protokol kesehatan, pengamat: Pemerintah bergerak lambat
Di sisi lain koordinasi BI, OJK, dan Kemenkeu dalam stabilitas keuangan juga perlu terus dijaga. "Saya rasa upaya pemerintah itu sudah terlihat, tinggal memaksimalkan implementasi di lapangan dan fokus pada penanganan pandemi. Sambil di sisi lain ditekankan implementasi protokol kesehatan di masyarakat agar penyebaran bisa ditekan. Jika pandemi makin lama, maka pemulihan ekonomi juga akan semakin lama," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
