Reporter: Venny Suryanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah wabah penyakit Covid-19 di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, baik secara fiskal maupun moneter telah dilakukan berbagai kebijakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak resesi.
Kebijakan Bank Indonesia hari ini memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 4% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan September 2020. Sedangkan dari sisi fiskal sendiri pemerintah juga telah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional dari APBN 2020 yang digelontorkan sebesar Rp 695,3 triliun untuk mendongkrak konsumsi masyarakat agar Indonesia tetap bisa tumbuh positif.
Sayangnya, berdasarkan catatan KONTAN sampai dengan 2 September 2020, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) BARU mencapai Rp 271,94 triliun. Angka tersebut baru sekitar 39,11% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.
Ekonom IKS, Eric Sugandi menilai efektifitas kebijakan dari fiskal maupun moneter dinilai sudah cukup baik. Hanya saja sumber masalah utamanya adalah masih melemahnya daya beli rumah tangga dan konsumsi. “Ini terutama berkait dengan PSBB untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 meski juga saya anggap ini penting dan perlu dilakukan,“ kata Eric saat dihubungi KONTAN, Kamis (17/9).
Baca Juga: Pandemi covid-19 menghambat laju pertumbuhan sektor manufaktur sepanjang tahun ini
Sehingga, menurut Eric yang seharusnya berperan lebih banyak untuk memulihkan daya beli masyarakat adalah pemerintah melalui kebijakan fiskal sedangkan kebijakan moneter hanya bersifat mendukung.
Adapun dari sisi moneter sendiri, pelonggaran kebijakan moneter dinilai belum bisa banyak membantu untuk memacu pertumbuhan kredit saat ini, tetapi Eric yakin hasilnya akan terlihat manfaatnya ketika demand side mulai pulih. “Ketika konsumsi rumah tangga mulai tumbuh cepat, investasi akan ikut tumbuh pula, dan permintaan terhadap kredit perbankan akan meningkat,” jelasnya.
Eric menyarankan pemerintah saat ini fokus saja pada percepatan penyaluran PEN sebelum kuartal 3 berakhir terutama pada UMKM dan Perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai.
“Tidak ada solusi mudah saat ini yang bisa dilakukan selama Covid-19 belum terkendali. Sehingga pemerintah sebaiknya merealokasiksn dana ke program yang lebih efektif untuk menopang daya beli masyarakat. Misalnya, BLT jauh lebih efektif daripada kartu prakerja, sehingga sebaiknya dana prakerja di realokasikan untuk BLT.” tutupnya.
Selanjutnya: Kebijakan BI menahan suku bunga di level 4% dinilai sudah tepat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News