Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah melakukan penambahan volume pinjaman guna menambal pengeluaran masih dianggap masuk akal. Terlebih di tengah pandemi virus corona seperti saat ini.
Seperti diketahui, pemerintah berniat melakukan penambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan SBN valuta asing (valas) senilai US$ 10 miliar - US$ 12 miliar. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penambahan pinjaman dari development partners, baik bilateral dan multilateral sebesar US$ 6 miliar - US$ 8 miliar.
Head of Economics Research Pefindo Fikri C. Permana menilai, keputusan pemerintah untuk melakukan penambahan pada saat seperti ini merupakan keputusan yang masuk akal.
Baca Juga: BI akan beli SBN di pasar perdana sekitar Rp 125 triliun
Terlebih, penerimaan negara dapat dipastikan akan menurun, di saat yang sama pengeluaran pemerintah juga meningkat. Dengan adanya upsize pinjaman ini, pemerintah tentu tidak bisa menghindari beban bunga utang yang besar di masa depan.
"Beban utang di masa depan pastinya akan meningkat seiring dengan kenaikan utang saat ini. Namun jika alokasinya tepat, saya pikir pengorbanan utang ini akan lebih baik, dibandingkan hanya menerima keadaan apa adanya, atau opportunity cost-nya masih akan lebih rendah," kata dia, Kamis (7/5).
Namun demikian, pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya serta memastikan bahwa alokasinya tepat sasaran.
Pasalnya, hal ini akan sangat berpengaruh kepada reputasi serta sikap warga negara, khususnya dalam menjaga sektor ekonomi tetap berjalan dan tax ratio di masa depan dapat ditingkatkan.
Fikri memproyeksi, apabila pada masa yang datang pertumbuhan ekonomi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masyarakat bisa lebih baik, maka beban utang di masa depan dapat lebih cepat diselesaikan.
Ia melanjutkan, cukup atau tidaknya besaran nilai utang yang ditetapkan oleh pemerintah akan bergantung pada tujuan penggunaannya sendiri.
Baca Juga: Menkeu: Batas atas SBN di pasar perdana mencapai Rp 242 triliun
"Namun catatan saya, mungkin saat ini alokasi untuk alat-alat dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan. Sementara untuk mengatasi dampak lanjutan pandemi, khususnya upaya untuk mendorong perekonomian, pemerintah juga bisa menambah insentif untuk meningkatkan aspek daya beli masyarakat dan mendorong investasi," paparnya.
Untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan jangka waktu tiga bulan yang saat ini sudah berjalan, Fikri merasa volumenya cukup untuk menopang konsumsi pada kuartal II-2020.
"Tapi kalau pandemi terus berlanjut, sektor investasi belum membaik, serta lapangan pekerjaan baru belum tersedia, mungkin bansos atau bantuan langsung tunai (BLT) lain perlu diberikan kembali," kata Fikri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
