Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Maybank Luthfi Ridho mengatakan, stabilitas kurs rupiah bisa menyokong penghematan beban bunga utang negara. Bahkan ia memproyeksikan beban utang negara bisa turun bila rupiah terus menguat terhadap dollar AS.
Menurut Luthfi, untuk bisa menjaga stabilitas rupiah pemerintah bisa memberikan stimulus lewat insentif fiskal yang akan menggairahkan dunia usaha.
Baca Juga: Hingga akhir tahun prognosis belanja pemerintah pusat 93,4% dari pagu
“Insentif fiskal sangat diperlukan, sejauh ini insentif pajak sudah cukup on track. Hanya saja apakah stimulus itu terbukti mampu mendongkrak dunia usaha?,” kata Luthfi kepada Kontan.co.id, Senin (22/7).
Luthfi menambahkan, stabilitas rupiah lainnya akan terefleksi dari fluktuasi harga minyak global. Mengutip Bloomberg harga minyak jenis Brent pukul 18.29 WIB berada di level US$ 63,42 per barel. Angka ini tumbuh 18% dibanding harga akhir tahun lalu atau secara year to date (ytd).
Baca Juga: Penurunan suku bunga BI belum berpengaruh pada bunga utang negara
Bila nilai tukar mata uang Garuda akan aman jika harga minyak brent tidak tumbuh sampai US$ 70 per barel. Artinya, sejauh ini pemerintah harunya mempunyai harapan untuk memangkas pembayaran bunga utang.
Sejalan, pemerintah memproyeksikan harga minyak mentah ICP diperkirakan tetap stabil pada kisaran US$ 63 per barel di semester dua.
Meskipun Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan OPEC+ melanjutkan pemangkasan produksi hingga Maret 2020.
Baca Juga: Pasar obligasi kondusif, lelang SUN besok diprediksi bakal laris manis
Di sisi lain, terkait suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI 7-Day Reserve Repo Rate yang turun 25 basis poin menjadi 5,75% belum berdampak terhadap pembayaran bunga utan.
Kata Luthfi stimulus moneter tersebut baru akan memberikan efek kepada bunga utang pada penerbitan surat utang November nanti atau akhir tahun. “Dampak bunga utangnya nanti buat tahun depan,” tutur Luthfi.
Baca Juga: Penerbitan surat utang korporasi bisa mencapai Rp 135 triliun hingga akhir tahun
Lebih lanjut BI 7-DRR saat ini akan berpengaruh terhadap Surat Pebendaharaan Negara (SPN) 3 bulan di tahun depan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati meramal SPN 3 bulan tahun depan berada di rentang 5%,5,5%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
