kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Ekonom: Janji-Janji Populis Bacapres Perlu Pertimbangan Ruang Fiskal yang Ada


Senin, 13 November 2023 / 19:16 WIB
Ekonom: Janji-Janji Populis Bacapres Perlu Pertimbangan Ruang Fiskal yang Ada
ILUSTRASI. Menjelang pemilihan presiden (pilpres), para bakal calon presiden (bacapres) menebar janji program-program populis demi memikat pemilih.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang pemilihan presiden (pilpres), para bakal calon presiden (bacapres) menebar janji program-program populis demi memikat pemilih. 

Janji manis dari bacapres Prabowo Subianto misalnya, yang akan memberi makan siang gratis terhadap seluruh anak Indonesia dengan anggaran Rp 400 triliun. 

Selanjutnya Anies Baswedan yang menjanjikan, rusun layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Serta Ganjar Pranowo yang menjanjikan kenaikan gaji guru hingga mencapai Rp 30 juta/ bulan. 

Merespons hal ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengingatkan, bacapres perlu memperhatikan ruang fiskal yang ada dalam menyusun program janji kampanye. 

Ia melihat, sejauh ini beberapa program yang ditawarkan ketiga bacapres sangatlah tidak realistis.  "Banyak yang ditawarkan kurang realistis dan kalkulainya tidak mempertimbangkan fiskal yang ada," kata Faisal pada Kontan.co.id, Senin (13/11). 

Baca Juga: Catat Ya, Ini Janji Manis Prabowo, Anies dan Ganjar Bila Jadi Presiden Kelak

Ambil contoh, program pemberian makan gratis dari bacapres Prabowo Subianto. Menurut Faisal program ini sulit direalisasikan melihat anggaran yang diusulkan untuk program ini mencapai Rp 400 triliun. 

Pun, jika akan direalisasikan maka ada beberapa pos anggaran program yang memerlukan penyesuaian bahkan perlu dihapuskan. Hal ini mempertimbangkan kapasitas dan ruang fiskal negara yang terbatas. 

"Jelas ada kosekuensi yang berdampak pada APBN, sehingga harus ada penyesuaian antara target dengan realistas dan APBN," jelas Faisal. 

Ia melihat, hal ini akan sulit dilakukan, mengingat beberapa alokasi belanja yang ditetapkan APBN sudah dikategorikan sebagai belanja wajib atau mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan misalnya. Artinya, ruang untuk bisa diotak-atik sangatlah terbatas. 

Untuk itu, Faisal meminta agar bacapres memperhatikan program per program agar tidak berdampak pada pelebaran defisit yang nantinya bisa menjadi beban masyarakat kembali. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×