kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Ekonom ini tak setuju jika BBM dinaikkan demi menyelamatkan rupiah, apa alasannya?


Kamis, 06 September 2018 / 04:34 WIB
Ekonom ini tak setuju jika BBM dinaikkan demi menyelamatkan rupiah, apa alasannya?


Reporter: Petrus Dabu | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Buruknya performa rupiah dalam beberapa waktu terakhir memunculkan isu baru di kalangan ekonom. Yakni, pemerintah harus menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) demi mendongkrak kembali kinerja rupiah.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Lana Soelistianingsih, Chief Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Tbk. Dia berpendapat, menaikkan harga BBM untuk meredam gejolak rupiah saat ini sama saja menciptakan masalah baru. Kenaikan harga BBM menurutnya akan memicu inflasi karena harga-harga barang akan naik.

Menurut Lana yang juga ekonom di Universitas Indonesia, menaikan harga BBM belum tentu juga bisa menahan pelemahan rupiah. Sebab, pelemahan rupiah saat ini terjadi karena faktor eksternal.

“Karena faktor eksternalnya juga kuat mengganggu. Nah itu nggak bisa kita kontrol, faktor eksternal . Jadi, jangan mengambil masalah terlalu banyak maksud saya. Fokus saja pada satu masalah rupiah, beresin dulu ini. Nggak usah bikin masalah lain yang nggak perlu. BBM dinaikkan, inflasi naik. Nggak perlu itu,” ujarnya.

Menurut Lana, kalau pun BBM naik, kewenangan pemerintah saat ini hanya untuk solar. Dan solar banyak digunakan oleh truk-truk, termasuk untuk pembangkit listrik. Sedangkan, Pertalite dan Pertamax sepenuhnya tergantung kebijakan Pertamina.

Untuk mengatasi gejolak rupiah yang terjadi saat ini, menurut dia, dalam jangka pendek memang tidak mudah. Tetapi pemerintah bisa fokus pada kebijakan mengembalikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang masih disimpan di luar negeri.

“Reward and punishment bisa diterapkan oleh pak Jokowi. Kalau nggak dibawa masuk punishment-nya apa. Reward misalnya pakai tax allowance, misalnya dimasukkan dalam kategori perusahaan-perusahaan yang bisa menerima keringanan pajak,” ujarnya, Rabu (5/9).

Upaya lain dari pemerintah, menurut Lana adalah mengurangi impor di antaranya impor BBM. “Supaya nggak impor BBM, sambil menunggu LRT, MRT-nya jalan bisa nggak teman-teman pakai transportasi publik yang ada sekarang? Itu salah satu yang bisa mengurangi (impor BBM). (kebijakan) B20 juga bisa (mengurangi impor BBM). Impor dikurangi, untuk ekspor, DHE- nya diminta masuk. Tolong jangan naikin BBM karena itu akan menambah masalah,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×