Kemenkeu Pastikan Penerbitan SPN Sesuai Pagu APBN 2026

Selasa, 23 Desember 2025 / 16:25 WIB

ILUSTRASI. Dirjen Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu (KONTAN/Nurtiandriyani Simamora)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menegaskan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) merupakan bagian dari strategi pendalaman pasar keuangan sekaligus upaya meningkatkan efisiensi manajemen kas negara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat instrumen pembiayaan jangka pendek. Febrio menjelaskan, permintaan terhadap instrumen jangka pendek, khususnya SPN, saat ini cukup tinggi.

SPN dinilai sangat dibutuhkan oleh pelaku pasar karena berfungsi sebagai instrumen acuan bebas risiko (risk-free) dibandingkan instrumen jangka pendek non-sovereign.

"Demand-nya kami lihat cukup tinggi untuk instrumen jangka pendek. Jadi instrumen jangka pendek sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pasar untuk menjadi referensi sebagai risk-free dibandingkan dengan instrumen jangka pendek yang bukan sovereign," ujar Febrio kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar, penerbitan SPN juga bertujuan mendukung manajemen kas pemerintah agar semakin efisien.

Menurut Febrio, pasar keuangan domestik saat ini sudah cukup andal, sehingga pemerintah percaya diri untuk mengandalkan pasar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

"Kami juga melihat bahwa pasar kami sudah cukup reliable, sehingga kita cukup pede untuk rely on market ketika kita butuh jangka pendek," jelasnya.

Febrio menekankan, penerbitan SPN bukan berarti menambah kebutuhan pembiayaan negara. Justru, pemerintah ingin memperoleh sumber pembiayaan yang lebih efisien dibandingkan jika hanya mengandalkan penerbitan surat utang jangka panjang. "Jangka pendek bunganya lebih murah daripada jangka panjang," jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah tetap menerapkan strategi bauran (mix strategy) antara penerbitan surat utang jangka pendek dan jangka panjang.

Strategi tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Febrio memastikan penerbitan SPN tidak akan menambah beban pembiayaan secara neto. Pasalnya, instrumen jangka pendek memiliki tenor singkat dan akan langsung jatuh tempo sesuai periodenya.

"Karena kalau kami issue 1 bulan, 1 bulan langsung maturity. Kalau issue-nya 3 bulan, 3 bulan langsung maturity. Jadi secara neto itu nggak ada tambahan," tegas Febrio.

Ia juga memastikan seluruh penerbitan SPN tetap berada dalam koridor pagu pembiayaan yang telah disepakati dalam Undang-Undang APBN 2026.

"Justru ini pasti akan tetap sesuai dengan pagu yang sudah kami sepakati di Undang-Undang APBN 2026. Jadi tidak akan keluar dari sana," pungkasnya.